Perwakilan sekolah dasar juga mengutarakan persoalan terkait LKS dan pungutan di sekolah. Perwakilan Komite SDN 04 meminta agar kepala sekolah definitif segera ditetapkan untuk mempercepat pengambilan keputusan di sekolah.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Fitrayanto, meminta agar semua permasalahan disampaikan secara tertulis sebagai bahan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. “Kita tampung semua aspirasi ini, dan akan kita perjuangkan di tingkat legislatif untuk anggaran tahun berikutnya,” kata Fitrayanto.
Senada, anggota DPRD lainnya, H. Dahler, SH dan Mesrawati, S.Pd menyatakan rapat ini menjadi forum penting dalam menjaring aspirasi pendidikan daerah. Mereka memastikan hasil rapat akan dibawa dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan untuk dicarikan solusi terbaik.
Adi Suryatama, ST dan Jen Zuldi Rozalim, SH amggota komisi C lainya mendorong percepatan penyelesaian persoalan LKS dan penguatan anggaran pendidikan, sekaligus mengusulkan pengundangan Komisi C ke sekolah-sekolah untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Dalam rapat tersebut juga menyinggung rencana program BOS Daerah (BOSDA) sebagai solusi tambahan untuk mendukung operasional sekolah yang belum tercakup oleh dana BOS nasional. Komisi C berkomitmen untuk terus mengawal peningkatan mutu pendidikan di Payakumbuh. (uus)
