“Mindset integritas harus menjadi kata kunci dalam setiap aktivitas pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keterbukaan informasi bukan hanya menjadi tugas Dinas Kominfo, melainkan juga tanggung jawab seluruh OPD pendukung. Hal ini penting agar masyarakat dapat menerima informasi yang benar dan membangun partisipasi publik.
“SDM Kota Padang merupakan SDM yang unggul bagaimana kita berlari kencang dengan kota besar lain di Indonesia. Meskipun terjadi efisiensi anggran namun kita kerjakan program prioritas,” tutupnya.
Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Boby Firman, menyatakan bahwa dalam memperkuat progul Padang Amanah, pihaknya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi.
“Semua aplikasi yang diminta OPD, Diskominfo membantu dalam membuatnya, dan telah mengintegrasikan aplikasi dan internet, sehingga mampu menghemat sebesar Rp17 miliar lebih,” sebutnya.
Boby juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD dalam mendukung keterbukaan informasi, terutama dalam menyukseskan Progul Padang Amanah.
Rapat koordinasi ini turut membahas sejumlah isu penting seperti penciptaan birokrasi dan organisasi yang sehat, peningkatan indeks literasi masyarakat, bebas pungli, hingga penanganan keluhan fasilitas umum secara responsif.
Sejumlah OPD hadir melalui daring antara lain Bappeda, BKPSDM, Dispusip, Inspektorat, Diskominfo, dan Bagian Organisasi. (brm)
