JAKARTA, METRO–Partai Golkar merespons surat pernyataan sikap sejumlah purnawirawan TNI yang salah satunya mengusulkan pergantian posisi wakil presiden.
Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan, penyampaian sikap apapun dibolehkan dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. “Yang penting tidak memaksakan kehendak,” ujarnya , Minggu (20/4).
Namun Sarmuji menekankan, wakil presiden yang saat ini diduduki Gibran Rakabuming Raka sah secara hukum. Sebab dipilih berdasar hasil pemilihan presiden dan mendapatkan mandat rakyat.
“Majunya Mas Gibran juga dimungkinkan oleh keputusan MK,” tutur Sarmuji.
Oleh karena itu, Sarmuji menilai ruang konstitusional untuk mempermasalahkan posisi Wapres sudah tidak ada.
Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menambahkan, tuntutan mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang sah akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi.
“Mandat rakyat, melalui Pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir,” ujar Andy Budiman.
Tuntutan tersebut, lanjut dia, akan mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. “Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat,” kata dia.
Andy menambahkan, jika jika tuntutan para purnawirawan ini akan menjadi preseden buruk ke depan. Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka.
“MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru,” tutur Andy Budiman.
Menurut dia, tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
“Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat,” tandas Andy.
Untuk diketahui, desakan pergantian Wapres Gibran muncul dalam kegiatan yang dilaksanakan purnawirawan TNI. Hal itu menjadi salah satu dari delapan poin tuntutan. Di antara purnawirawan yang hadir antara lain Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal Purn Tyano Soedarto, hingga Marsekal Purn Hanafie Asnan. (jpg)
