PDG. PANJANG, METRO–Memastikan program kerja Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang di Dapil l terimplementasi dengan baik, Komisi IIIDPRD Kota Padangpanjang Vani Utari menggelar Reses Catur Wulan l di Kedai Sarapan Pagi Aie Badarun, Minggu (20/4).
“Ini reses catur wulan 1 saya. Kegiatan ini kita laksanakan merupakan bentuk pengawasan sekaligus evaluasi sejauh mana realisasi program- program kerja Pemko khusus di Dapil saya ini. Pastinya, saya tidak ingin program pembangunan mengalami kendala sehingga tidak berjalan dengan baik. Untuk itu kita sengaja mengadakan tatap muka dengan warga guna mendengan sekaligus menampung aspirasi masyarakat,” tegas Vani Utari.
Lebih lanjut Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan, dalam resesnya telah menemukan beberapa persoalan. Diantaranya terkait pengurusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terkait ratusan THL di lingkungan Pemko Padangpanjang baru baru ini.
Vani Utari menjelaskan untuk pengurusan DTKS di lakukan di Kantor Lurah, yang nantinya data dapat input oleh operator di Kelurahan. Data tersebut kemudian diteruskan melalui dinsos dan data dikirim ke pusat.
“Berkaitan dengan DTKS, Dalam Reses ini saya juga menghadirkan Dinas terkait Untuk memberikan penjelasan sekaligus memaparkan langkah -langkah pengurusan DTKS dari awal. Namun, menyikapi hal ini kita terus menjalin komunikasi dengan pihak Dinas untuk dapat memberikan pelayan dengan baik.” ujar Vani.
Terkait pelayanan DTKS , Vani Utari menegaskan agar pihak Lurah, Dinas Sosial, terus melayani masyarakat agar tidak ada keraguan bagi warga,” terang Vani.
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi status DTKS, ungkap Vani Utari melanjutkan, DTKS yang tidak aktif karena ada anak dalam Kartu Keluarga (KK) yang berkerja. apabila ada salah satu anggota keluarga yang bekerja dan menerima gaji, maka status DTKS secara otomatis, sistem akan menonaktifkan daftar DTKS tersebut.
“Solusinya, anggota keluarga yang telah bekerja harus mengeluarkan anggota keluarga dan membuat KK baru,” jelas Vani Utari didampingi Pihak Dinas Sosial.
Sementara berkaitan dengan dirumahkannya ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemko Padangpanjang baru- baru ini. Vani menjelaskan, DPRD telah melakukan pembahasan panjang dengan Pemko Padangpanjang.
“DPRD mendesak Pemko untuk segera mencarikan solusi bagi THL yang di rumahkan. Saat ini Pemko tengah mencari regulasi agar semua ratusan THL ini dapat di akomodir dan kembali bekerja.”jelas Vani. (rmd)
