MENTAWAI, METRO–Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa Tahun 2025 yang digelar di Aula Bappeda Kepulauan Mentawai, Selasa (15/4).
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Kerja Cepat, Kerja Tepat, Kerja dan Kerja Cerdas” ini dihadiri oleh para kepala desa, jajaran Inspektorat, serta aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pemahaman dalam pengawasan pembangunan desa serta mencegah potensi kebocoran anggaran.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dan percepatan digitalisasi pemerintahan desa. Ia mendorong agar ke depan, rapat-rapat koordinasi dapat dilakukan secara virtual guna menekan biaya dan waktu.
”Ke depan, rapat seperti ini bisa dilakukan secara online. Saya minta setiap desa menyiapkan ruang digital khusus untuk meeting virtual agar tidak ada alasan absen,” tegas Rinto.
Bupati juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait aliran dana dari pemerint kabupaten. Ia menilai, ketidaktahuan perangkat desa soal mekanisme anggaran kerap menjadi celah terjadinya penyimpangan.
”Kalau ada yang main-main dengan anggaran, saya sendiri yang akan laporkan ke pihak berwajib. Jangan sampai program prioritas seperti Koperasi Merah Putih jadi terhambat,” ujarnya tegas.
Diketahui, Mentawai menjadi kabupaten pertama di Sumatra Barat yang mendeklarasikan Program Koperasi Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Bupati mengingatkan pentingnya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.
Rinto juga menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran vital sebagai ujung tombak pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan atau kegagalan pembangunan desa mencerminkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
”Kegagalan di desa adalah kegagalan kita semua. Pastikan kewaspadaan tinggi dalam mengawal anggaran,” pesannya.
Bupati mengajak seluruh peserta untuk terus berinovasi dan menjaga semangat kerja demi kemajuan desa di Kepulauan Mentawai. ”Mari kita bekerja cepat, tepat, dan cerdas. Jangan sampai ada ruang untuk praktik yang merugikan masyarakat,” tutupnya. (rul)
