Dia juga menginstruksikan kepada DP3AKB dan DPMDes agar dapat menyikapi apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan penyampaian dari Pengadilan Agama Pariaman ini. “DaÂlam waktu dekat, paling lama di bulan Mei, kita akan mengadakan sosialisasi sekaligus sidang isbat nikah terpadu kepada warga Kota Pariaman, agar diakui pernikahanya secara hukum dan melindungi hak perempuan dan anak di Kota Pariaman, khususnya yang menikah secara siri atau tidak tercatat melalui kantor urusan agama (KUA) setempat,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dirinya nanti akan menginstruksikan kepada Kepala Desa dan Lurah, untuk membuat Peraturan Desa/Lurah, yang tidak mengizinkan warganya untuk menikah secara siri, sehingga tidak ada lagi yang menikah siri di Kota PariaÂman.“DeÂngan kita membiarkan mereka melakukan pernikahan siri, dimana dimata hukum pernikahan tersebut tidak sah, berarti kita membiarkan tindakan tersebut ditengah masyarakat. Untuk itu, dengan adanya peraturan desa/lurah tersebut, juga memberikan sanksi sosial kepada mereka, sehingga pernikahan siri ini tidak terjadi lagi di Kota Pariaman,” ujarnya mengahiri. (efa)
