PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan persepsi dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan. Ajakan itu ia sampaikan saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Auditorium Istana Gubernuran, Selasa (15/4).
“Setelah berbagai keberhasilan yang dapat kita raih hingga tutup tahun periode RPJPD pada tahun 2024, maka RKPD Sumbar 2026 tentu akan mempedomani RPJPN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2029,” ujar Mahyeldi dalam Musrenbang yang dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tersebut.
Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Vasko Ruseimy, sambungnya, mengusung visi Sumatera Barat yang Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya. Melalui visi ini, RKPD akan disusun dengan harapan terus memacu upaya pembangunan daerah, serta turut berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti.
“Seluruh Kepala Daerah dan Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta seluruh pimpinan instansi vertikal dan BUMN di Sumbar, perlu menyatukan persepsi. Kita menyadari bahwa dukungan kabupaten/kota sangat penting. Selain itu, kita juga perlu mengoptimalkan peran perantau Minang yang ada di seluruh Indonesia dan mancanegara, agar lebih berkontribusi dalam pembangunan Sumbar,” katanya lagi.
Mahyeldi memaparkan, bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan di Sumbar, maka prioritas pembangunan ke depan di antaranya adalah, menghadirkan pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas, berupaya menjadi lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau, serta menjadikan nagari dan desa sebagai basis kemajuan daerah.
Selanjutnya, menjadikan Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di Indonesia bagian barat, membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana, membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama dan kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas, meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif.
Selain dihadiri Wamendagri Bima Arya, Musrenbang RKPD Sumbar 2026 tersebut juga diikuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam; Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy; Bupati/Wali Kota se-Sumbar; Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama para Wakil Ketua; Unsur Forkopimda Sumbar; Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Kepala Instansi Vertikal dan BUMN di Sumbar, Rektor Perguruan Tinggi di Sumbar, dan para Kepala Bappeda se-Sumbar.
Adapun dalam paparannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah, agar sebelum melakukan penyusunan anggaran dan program, agar benar-benar memahami terlebih dulu gagasan dan ide yang diutarakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Salah satu cara untuk memahaminya ialah dengan membaca gagasan tersebut dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang ditulis oleh Presiden.
“Di dalam buku tersebut semua gagasan dan program itu dijelaskan alasannya. Selain itu, Bapak Presiden juga menyatakan tiga hal penting yang harus terus didorong yaitu, sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi.
Terutama sekali antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Bagaimana pun, Asta Cita diharapkan selaras dengan visi dan misi para Kepala Daerah,” kata Bima Arya.
Namun di samping itu, Bima Arya juga menyampaikan apresiasi atas ragam capaian yang telah diraih oleh Pemprov Sumbar sejauh ini. Seperti persentase penduduk miskin di Sumbar yang tercatat sebanyak 5,97 persen, dan berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat 9,03 persen. Pemda di Sumbar pun diminta agar lebih fokus mengatasi kemiskinan sehingga bisa menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional. “Selain itu, tetap ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian khusus, di antaranya soal tingkat pengangguran dan penanganan stunting yang masih sedikit di atas angka nasional. Ini masih jadi PR yang perlu diselesaikan,” katanya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan multidimensi domestik. Oleh karena itu, RKPD di setiap provinsi diharapkan terus mengacu pada RKP Nasional 2026, yang berfokus pada pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif.
“Selain itu khusus untuk Sumbar, hal yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah soal ketahanan iklim, bencana, dan reforma agraria. Ketiga hal ini harus bisa masuk dalam RKPD Sumbar Tahun 2026. Untuk itu, kita meminta seluruh pihak terkait agar dengan seksama membaca RPJMN 2024-2029 yang sangat terperinci sampai ke level kabupaten/kota,” kata Medrilzam. (fan)
