Selain itu, Annisa juga menyoroti tingginya perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan. Dikatakan bahwa tren belanja pegawai terus meningkat sejak tahun 2022, yang awalnya sekitar 35 persen, kemudian naik menjadi sekitar 40 persen pada tahun ini.
Diperkirakan pada tahun depan, angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 45 persen. Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat alokasi anggaran untuk pembangunan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Rasio belanja pembangunan kita masih jauh dari kata sehat. Kita masih perlu tekan belanja pegawai agar rasionya dapat turun hingga 30 persen saja,”lanjutnya.
Selain itu, Annisa juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak kurang dari Rp3,7 triliun. Ia menegaskan bahwa biaya untuk perawatan aset justru lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan dari aset tersebut.
Sebagai contoh, ia menyebut alat-alat di Dinas PUPR yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi namun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Ia juga menyebut sport center di Koto Padang yang juga tidak mampu menghasilkan pendapatan, padahal perawatan lumayan besar.
Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mampu menghasilkan PAD lebih baik, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menurutnya, sumber pendapatan RSUD sudah jelas, yakni klaim BPJS, namun pada kenyataannya, biaya operasional justru lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. “Dimana-mana rumah sakit tidak ada yang rugi. Di tempat kita apa yang terjadi?” tanyanya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa awalnya cukup lega dengan defisit anggaran Pemkab Dharmasraya yang setelah dilaksanakan efisiensi hanya Rp40 miliar saja. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, angka tersebut justru naik menjadi Rp70 miliar.
Bahkan, jika ditambah dengan tunggakan BPJS, defisit membengkak hingga mencapai Rp96,3 miliar. Kondisi ini, menurut Annisa, menunjukkan perlunya langkah cepat dalam melakukan reformasi fiskal guna menghindari dampak yang lebih besar terhadap stabilitas keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam alokasi belanja daerah, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2030 ini menjadi momentum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya lima tahun ke depan.
Diskusi yang berlangsung juga membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Dharmasraya.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Annisa optimis bahwa Dharmasraya mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mandiri secara fiskal, serta berdaya saing di tingkat nasional.
“Kita harus bergerak bersama. Perubahan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi butuh kolaborasi semua pihak agar Dharmasraya semakin sejahtera dan merata,” pungkasnya.(*)
