DHARMASRAYA, METRO-Minimnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dapat menampung tandan buah segar (TBS) dari kebun masyarakat berpotensi rugikan petani sawit yang ada di Dharmasraya. Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Dharmasraya, Jhon Nasri kepada POSMETRO, Senin (24/3).
Dijelaskannya, untuk saat ini, banyak para petani yang ada di Dharmasraya harus menjual TBS ke luar daerah, seperti Jambi dan Sijunjung, sehingga hal tersebut tentu akan menambah biaya modal yang dikeluarkan, sehingga keuntungan juga semakin tipis.
“Dan pastinya, hal tersebut juga berpotensi merugikan Dharmasraya dalam perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan kelapa sawit, terutama saat TBS dari sini dibawa keluar daerah seperti ke Jambi,” sebutnya.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Dharmasraya, ditambahkan dia, total luas kebun kelapa sawit di daerah Kabupaten Dharmasraya ini mencapai 143.000 hektare, yang terdiri dari 93.000 hektare kebun rakyat dan sisanya kebun perusahaan.
“Sementara itu, satu pabrik sawit idealnya mampu menampung produksi dari 8.000 hektare lahan dengan kapasitas pengolahan 30-60 ton per jam. Dengan luas kebun rakyat saat ini, Dharmasraya setidaknya membutuhkan 11 pabrik sawit untuk mengakomodasi hasil panen masyarakat,” tegasnya.
Jhon memaparkan, bahwa faktanya, kapasitas pabrik yang ada sekarang tidak mencukupi, dan jika situasi ini dibiarkan, pada 2028 nanti, TBS dari kebun rakyat bisa membusuk karena antrean panjang di pabrik yang ada sekarang.
“Dan kondisi ini pada akhirnya akan memaksa sebagian petani menjual hasil panen ke luar daerah. Contoh saja, teman saya, seorang pemilik kebun sawit seluas 2.000 hektare di Sungai Dareh, saat ini dia lebih memilih mengirim TBS ke PT. Kemilau Permata Sawit Sijunjung (KPSS) di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung,” ungkapnya.
Dengan kondisi pabrik di Dharmasraya yang terbatas dan antreannya bisa terlalu lama, dikatakan Jhon, tentu sangat logis jika teman saya tersebut lebih memilih untuk menjualnya ke Sijunjung daripada ikutan antri dan beresiko buah membusuk.
“Namun, praktik ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor sawit, baik dalam bentuk pajak, maupun DBH (Dana Bagi hasil) erkebunan,” jelasnya.
Melihat dampak ekonomi yang cukup besar, Jhon Nasri berharap, agar Pemkab Dharmasraya dapat menemukan solusi yang konkret untuk permasalahan ini, apalagi masalah ini juga bisa dikatakan mendesak untuk segera dicarikan jalan keluarnya sebab menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
“Misalnya, salah satu solusi yang mungkin untuk saat ini adalah dengan mendirikan pabrik sawit yang berada dibawah naungan pemerintah daerah, atau menarik investor, dan mempermudah regulasi,” tutupnya. (cr1)
