JAKARTA, METRO–Berjalannya Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menuai pro dan kontra. Bahkan sekelas Bank Dunia atau World Bank juga melontarkan kritik, dan menyebut MBG tidak berpengaruh kepada pengentasan stunting.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan pembelaan. Menurutnya, MBG tidak akan menggangu perekonomian nasional. Dia pun menyakini program tersebut bertujuan baik untuk rakyat.
“Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” ujar Misbakhun, Sabtu (22/3).
Legislator Partai Golkar itu menuturkan, kekhawatiran soal MBG menganggu APBN dianggap tidak relevan. Isu ini disuarakan hanya untuk mendeskreditkan pemerintah.
“Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” imbuhnya.
Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan, MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Baginya, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.
“Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.
Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan. “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.
Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu menyatakan upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.
“Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” tegasnya.
Oleh karena itu, Misbakhun menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN. Memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025, namun, inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp 3.621,3 triliun.
“Pak Presiden ingin itu (APBN, red) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja Makan Bergizi Gratis,” pungkas Misbakhun. (jpg)
