Bupati Solok, Gusmal mengungkapkan, musrenbang merupakan salah satu proses awal dalam menetapkan program kerja pemerintah. Di sini, keterlibatan masyarakat secara langsung ikut menentukan.
“Kita perlu mengingat kembali bahwa filosofi dasar dari musrenbang merupakan pembangunan keterlibatan masyarakat dalam setiap detak/pergerakan pembangunan serta bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Artinya lanjut Gusmal, pembangunan harus benar-benar dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan, maka keluaran dan hasil bahkan manfaat dan dampak pembangunan akan lebih optimal bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Musrenbang tahun 2019 yang telah dimulai dari tingkat bawah memiliki makna yang strategis bagi kelanjutan dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Solok sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.
Selain itu ungkap Gusmal, pengentasan kemiskinan, dengan memperluas akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, kesempatan kerja, jaminan kesehatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, merupakan salah satu sasaran pembangunan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Solok.
Disini menurut Gusmal, kesinambungan pelaksanaan pembangunan perlu diciptakan. Pembangunan yang akan dilaksanakan Pemkab Solok, meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dengan sasaran meningkatnya ekonomi masyarakat, masih dibutuhkan kerja keras guna mewujudkannya.
Gusmal mengakui, pembangunan jalan baru sampai akhir 2018 hanya 15 kilometer saja. Minimnya pembanguman jalan baru karena dana lebih banyak tersedot untuk biaya pemeliharaan jalan sepanjang 1.771,73 kilometer serta untuk pembangunan 4 buah embùng. “Semua unit aktifitas pembangunan infastruktur itu adalah sebagai upaya dalam mendorong sektor ekonomi kerakyatan hingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan dampak tak langsung lainnya,” tukasnya.
Dikatakannya, APBD Kabupaten Solok 2020 tidak akan jauh berbeda dengan angka yang ada pada tahun 2019. Dengan Musrenbang 2019 ini, pihaknya mencermati program dan kegiatan yang sudah dimasukkan pada program kegiatan RKPD 2020.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dendi mengatakan, Pemkab Solok baru mampu membangun jalan baru sepanjang 18 km. Minimnya pembangunan jalan baru ini sangat merugikan daerah terisolir dan membuat daerah terisolir kesulitan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, pada Musrenbang RKPD tahun 2019 ini, pembangunan jalan di daerah terisolir harus diprioritaskan.
“Dalam perubahan RPJMD, Pemkab Solok dengan DPRD telah sepakat untuk memprioritaskan program-program yang betul betul mendukung pencapaian visi dan misi serta menghentikan program program yang tidak prioritas. Pada perubahan RPJMD itu, juga disepakati pembangunan jalan di daerah terisolir menjadi skala prioritas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendahululan pembangunan jalan di daerah terisolir,” ujar Dendi.
Dikatakannya, DPRD menyadari sepenuhnya bahwa Kabupaten Solok memiliki keterbatasan keuangan. Akan tetapi, janganlah hal ini dijadikan alasan utama untuk tidak membangun jalan di daerah terisolir. Pemkab Solok hendaknya terus berupaya mengakses sumber-sumber pendapatan lain, baik dari pemprov maupun dari pemerintah pusat.
Ketua Pelaksana Dusral mengatakan, rangkaian musrenbang sendiri dimulai dari tingkat nagari, tingkat kecamatan, dan pelaksanaan forum OPD yang menyepakati 411 usulan dengan prinsip minimal 1 nagari 1 kegiatan. “Pelaksanaan musrenbang menjadi media interaktif bagi segenap stakeholder untuk menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi k
ebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya,” tutupnya.
Forum Musrenbang yang dilaksanakan di ruang Solok Nan Indah itu, sekaligus diumumkan penyelenggara musrenbang terbaik 2019. Terbaik satu Nagari Indudur, terbaik dua Nagari Paninjauan, terbaik tiga Nagari Selayo. (vko)
