PADANG, METRO – Tiga orang dewan pengawas dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar diduga terjadinya penyelewengan keuangan negara dalam seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang tahun 2015. Khairul Ikhwan selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Padang 2015, Edwar Imusman dan Amriono selaku Anggota Dewan Pengawas dipanggil. Ketiganya datang terpisah dan memasuki kejaksaan yang terletak di Jalan Raden Saleh Kota Padang untuk memberikan keterangan perihal kewenangan Dewan Pangawas dalam pelaksaan seleksi Direksi PDAM tahun 2015.
Mantan dewan pengawas PDAM 2015, Amriono mengatakan, terpanggil untuk memberikan keterangan kepada pihak kejaksaan, secara umum menanyakan kejelasan posisi saya yang berstatus dewan pengawas PDAM Padang.
Kewenangannya Selaku Dewan Pengawas PDAM Padang, sesuai dengan perintah Walikota Padang yang tertuang dalam Permendagri no 2 tahun 2007 pasal 22 dan 23. “Kewenangan Dewan Pengawas, mengingat kami (Dewan Pengawas) merupakan perpanjangan tangan Walikota Padang dan wajib melaporkan kondisi perusahaan termasuk dalam hal melaporkan kondisi direksi dan perintah kinerja,” jelas Amriono, Senin (1/4).
Menurutnya, dalam penunjukan direksi diputuskan langsung Walikota Padang setelah mendengarkan rekomendasi dari Dewan Pengawas yang mengajukan nama. Amriono menjelaskan, masalah yang ia melihat, rekomendasi direksi tidak mesti dilakukan dengan adanya Pansel, sesuai dengan Permendagri. Namun dalam prosesnya dibentuk Pansel dan tentu ini harus ada Perda maupun Perwakonya, dan mungkin disitu titik soalnya.Apalagi selama ini pemilihan direksi ada bau-bau dana pansel dan uangnya cukup signifikan.
Amriono menyebutkan, ia yang juga menjabat Dewan Pengawas PDAM masa Walikota lama yakni Fauzi Bahar, dalam penunjukan Direksi PDAM tidak dilakukan melalui pembentukan Pansel. (e)
