PADANG, METRO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus mendorong pemerataan pembangunan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) baik di wilayah barat maupun timur Indonesia. Adanya Rusun dan Rusus di daerah diharapkan, selain dapat menjadi tempat tinggal yang layak juga akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.
Demikian benang merah kegiatan Rapat Kerja Direktorat Rumah Susun dan Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid di Tangerang, Banten, Rabu (27/3). Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Direktur Rusun M Hidayat dan Direktur Rusus Chris Robert Panusunan Marbun juga dihadiri pejabat dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang berasal dari setiap provoinsi di Indonesia.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan, Kementerian PUPR tidak akan main-main dalam pembangunan Rusun dan Rusus di daerah. Pasalnya, masih banyak masyarakat di daerah yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah khususnya di sektor perumahan.
“Tugas Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah mengelola, memanfaatkan dan membelanjakan anggaran untukpembangunan rumah masyarakat. Kami pastikan bahwa hasil pembangunan rumah untuk masyarakat memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat bnagi masyarakat sehingga mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni,” ujarnya.
Menurut Khalawi, program perumahan khususnya Program Satu Juta Rumah merupakan salah satu program yang benar-benar ditunggu oleh masyarakat di daerah bukan hanya di kota-kota besar tapi yang tinggal di daerah pelosok maupun perbatasan. Untuk itu, dirinya berharap para pegawai di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan harus memiliki niat yang tulus untuk melaksanakan tugas pembangunan rumah untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Khalawi menerangkan, pagu anggaran tahun 2019 untuk Direktorat Jenderal Penyediaan totalnya berjumlah Rp7,82 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Rusun sebanyak 6.873 unit dengan anggaran Rp2,61 triliun. Sedangkan pembangunan Rusus sebesar Rp 0,55 triliun untuk membangun 2.130 unit rumah khusus.
“Sedangkan untuk bantuan BSPS rumah swadaya dialokasikan Rp4,28 triliun untuk membedah sebanyak 206.500 unit dan bantuan PSU rumah umum adalah Rp0,12 triliun untuk 13.000 unit rumah. Sisanya digunakan untuk dukungan manajemen,” bebernya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada di Kementerian PUPR, sebaran pembangunan untuk tahun 2019 untuk Rusun tercatat sebanyak 51 persen berada di daerah wilayah barat Indonesia dan sisanya 39 persen berada di wilayah timur Indonesia. Dan sebaliknya, untuk pembangunan Rusus sebanyak 54 persen dilaksanakan di wilayah timur Indonesia dan 36 persen akan dibangun di wilayah barat.
Selain itu ungkapnya, Kementerian PUPR juga memiliki target RPJMN untuk sektor perumahan mulai 2015 hingga 2019 adalah bagaimana menurunkan backlog kepenghunian dari 7,6 juta unit menjadi 5.4 juta unit. Sedangkan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) ditargetkan turun dari angka 3,4 juta unit menjadi 1,9 juta unit.
“Saya minta para pegawai di pusat maupun di daerah jangan main-main dengan anggaran pembangunan rumah untuk rakyat. Jika memang menemui hal yang tidak wajar, segera laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Masyarakat masih banyak yang butuh rumah, ini amanah yang harus kita laksanakan sebaik mungkin,” terangnya.
Ia menambahkan, capaian pembangunan Rusun untuk tahun 2015 sampai 2017 lalu berjumlah 456 tower. Sedangkan untuk tahun 2018 lalu jumlahnya mencapai 300 tower. Sedangkan untuk pembangunan rumah khusus mulai tahun 2015 sampai 2017 jumlahnya 17.480 unit dan 2018 tercatat ada 4.525 unit Rusus yang dibangun di seluruh Indonesia. (r)
