Sebelum hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya terhadap hasil pembahasan Ranperda RTRW tersebut.
Dalam pendapat akhir tersebut,Fraksi-Fraksi di DPRD dapat menyetujui Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilanjutkan pembahasannya pada tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Disamping Itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam pelaksanaan RTRW Provinsi Sumatera Barat tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2025-2045 memuat pengaturan komprehensif dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Barat.
Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, diintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, dirumuskan bahÂwa tujuan Penataan Ruang Wilayah PrÂoÂvinsi adalah untuk meÂwujudkan WiÂlayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berÂkeadilan deÂngan meÂngeÂÂdepankan keÂterpaduan pemÂbangunan antar sektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.
Kemudian, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga dirumuskan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi: Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perÂkemÂbangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi, pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung WilaÂyah, penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah,
Kemudian, peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan, pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkemÂbangan Wilayah, penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan, peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi ProÂvinsi, peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dan peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana serta peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.(*)
