DHARMASRAYA, METRO–Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menegaskan bahwa dirinya tidak akan meminta sepeser pun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pengusaha untuk mendapatkan posisi, atau proyek pembangunan di era pemerintahan yang dipimpinnya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik jual beli jabatan dan kongkalikong proyek pemerintah, di Pulau Punjung, Senin (10/3)
“Saya ingin memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berjalan sesuai dengan prinsip meritokrasi, dan pelelangan pekerjaan proyek pembangunan dilaksanakan dengan transparan. Semua SKPD harus mengedepankan transparansi,” sebutnya.
Dan yang paling penting, ditambahkan dia m, bahwa tidak boleh ada yang namanya pungutan atau permintaan uang dalam bentuk apa pun bagi ASN yang ingin menduduki jabatan tertentu atau pengusaha yang ingin mendapatkan proyek,” tegas Annisa.
Untuk itu Ia berharap seluruh ASN satu frekuensi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Annisa menekankan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkarier berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas.
“Saya ingin membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jabatan bukan untuk diperjualbelikan, melainkan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan mampu mengemban amanah. Demikian juga untuk proyek, hanya untuk perusahaan yang betul-betul mampu menyediakan barang dan jasa sesuai standar kualitas yang sudah ditetapkan” lanjutnya.
Selain itu, Annisa juga mewanti-wanti agar tidak ada ASN yang mencoba memanfaatkan jalur kekerabatan, termasuk kepada keluarganya, untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan tertentu di lingkup pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
“Saya tidak ingin ada intervensi atau pendekatan kekeluargaan dalam proses seleksi jabatan dan lelang barang dan jasa. Semua harus berkompetisi secara sehat dan profesional” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta ASN untuk fokus bekerja dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
“Saya ingin ASN di Dharmasraya bekerja dengan penuh dedikasi, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan tidak terlibat dalam praktik yang merugikan negara maupun rakyat!” ujarnya.
Annisa juga mengajak seluruh ASN untuk meninggalkan cara-cara lama yang tidak sesuai dengan prinsip good governance dan clean government.
“Sudah saatnya kita berbenah. Tidak ada lagi budaya yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Semua harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Annisa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan kinerja ASN.
“Kami akan menindak tegas jika ada praktik yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kalau ada yang mencoba KKN, awas…., saya perkarakan anda !” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Annisa berharap dapat menciptakan birokrasi yang bersih, berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai profesionalisme dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (cr1)
