JAKARTA, METRO–PT Pertamina (Persero) berjanji untuk berbenah dan memperbaiki tata kelola perusahaan usai masyarakat dibuat resah dengan kasus korupsi Pertamax oplosan yang diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. “Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat,” kata Simon dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Senin (3/3).
Lebih lanjut, Simon memastikan perseroan akan berupaya keras untuk menghadirkan produk dan kualitas BBM yang sesuai dengan standar. Utamanya, BBM sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM.
Pihaknya pun mengakui telah menerima segala masukan dan kritik dari berbagai pihak selama kasus Pertamax oplosan menjadi geger di masyarakat. Namun ia berterima kasih atas semua hal, karena itulah yang akan menjadi cambuk bagi Pertamina untuk menjadi lebih baik lagi.
“Kami berterima kasih atas masukan-masukan yang telah kami terima, yang tentunya akan menjadi kritik, akan menjadi bahan cambukan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang,” ujarnya.
Kendati demikian, Simon mengklaim bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan standar. Hal ini diketahui usai Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) melakukan uji terhadap 75 sampel dari gasolin dengan berbagai tingkatan Research Octane Numbe (RON).
Mulai dari RON 90 untuk Pertalite, RON 92 Pertamax, RON 95 Pertamax Green, dan RON 98 Pertamax Turbo dan diambil sampel dari terminal BBM Pertamina Plumpang, begitu juga dengan sekitar 33 SPBU di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Tanggerang Selatan.
“Yang setelah melalui uji lab, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM,” tutupnya.(jpc)
