JAKARTA, METRO–Penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) meningkat. Meski, tetap selektif dan pruden. Sembari memberikan pendampingan dan pembinaan agar pelaku usaha rakyat tersebut naik kelas.
Sepanjang 2024, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan pembiayaan ke sektor sosial dengan realisasi mencapai Rp 144 triliun. Meningkat 6,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kredit tersebut disalurkan ke para pelaku UMKM serta para perempuan di desa. Dengan rincian, kredit usaha mikro (KUM) senilai Rp 26,9 triliun dan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 63,9 triliun.
“Bank Mandiri ingin UMKM semakin berkembang, bahkan bisa naik kelas. Oleh sebab itu, kami terus melakukan upaya untuk mengembangkan segmen UMKM untuk memiliki daya saing tinggi,” kata Group Head Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri Muhammad Gumilang.
Bank berlogo pita emas itu memanfaatkan teknologi digital dengan menyediakan access to finance melalui Livin’ Merchant. Hingga Desember 2024, distribusi pengguna Livin Merchant di non-urban area mencapai 1,47 juta pengguna. Tumbuh signifikan sebesar 42,3 persen year-on-year (YoY).
Melalui Rumah BUMN (RB), Bank Mandiri mendorong UMKM untuk naik kelas sehingga mampu mengakselerasi ekonomi kerakyatan. Saat ini, terdapat 23 RB di seluruh Indonesia melibatkan lebih dari 15.000 UMKM. Di dalamnya terdapat berbagai jenis pelatihan seperti literasi keuangan, pemasaran digital, dan promosi e-commerce.
“Sampai saat ini, program RB mampu memberikan Social Return of Investment (SROI) sebesar 3,96 kali dan 4,06 kali pada 2024,” ujar Gumilang.
Di sisi lain, akses kredit UMKM yang diberikan Bank Mandiri terhadap perempuan juga naik. Per Desember 2024, komposisi kredit UMKM yang tersalurkan kepada perempuan mencapai Rp 50 triliun atau setara 55 persen. Bank Mandiri juga menandatanganani fasilitas kredit Rp 3 triliun untuk PNM Mekaar yang tersebar di berbagai daerah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa program KUR tidak boleh hanya sekadar program formalitas bagi para penyalur. Tapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dalam hal distribusi.
“Kita tidak ingin KUR ini menjadi hanya sekadar program formalitas dengan mengesampingkan aspek kualitas pendistribusian. Kalau hanya begitu saja, kita tidak akan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Maman.
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2025 mencapai Rp 300 triliun. Sebanyak 60 persen bakal disalurkan untuk sektor produksi. Dengan debitur baru mencapai 2,34 juta dan debitur graduasi mencapai 1,17 juta.
“Ini target kita bersama. Saya ingin kita punya kesepahaman di antara kita (pemerintah dan penyalur KUR) bahwa ini menjadi target bersama,” imbuh Maman Abdurrahman. (jpc)
