AGAM, METRO – Para Wali Nagari se-Kabupaten Agam wilayah Barat beserta Babin Kamtibmas, mengikuti sosialisasi tentang pendampingan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Sumbar, Kamis (28/3) di Aula Bappeda Agam.
Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria. Turut dihadiri Wakil Ketua UPP Provinsi Sumbar, Mardi, Ketua Unit Pemberantasan Satgas Unit Saber Pungli Kabupaten Agam, Aksalmadi dan Dirbimas Polda Sumbar, Kombespol Nasrun Fahmi, selaku narasumber.
Mardi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini menindaklanjuti penandatanganan Memorandum of Understansing (MoU) antara Kapolri bersama Kementerian Sosial tentang keikutsertaan Polri bersama pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang ada di tiap-tiap daerah Indonesia khususnya di wilayah kabupaten/kota di Sumbar.
Ia menjelaskan, Kabupaten Agam merupakan daerah ke-tiga yang diberikan sosialisasi mengenai tim saber pungli yang ikut dalam mengawal dan pendampingan bersama Dinas Sosial terkait pengelolaan Dana Desa, PKH, Rastra dan BPNT.
Selain pendampingan, pihaknya juga ditugaskan untuk melakukan OTT melalui tim saber pungli untuk mendeteksi kalau terjadi pungutan liar. Kendati demikian, pihaknya berpesan agar wali nagari tidak perlu takut dalam menggunakan dana desa, selagi itu sesuai aturan yang berlaku.
”Oleh sebab itu, kami mengharapkan adanya komunikasi yang inten antara perangkat nagari dan Babin Kamtibmas di lapangan. Sehingga, kalau ada keraguan jangan segan-segan untuk berkoordinasi,” ujarnya.
Terkait hal itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang diberikan Tim UPP Provinsi Sumbar terhadap wali nagari bersama Babin Kamtibmas sebagai penyelenggara dana desa, PKH, Rastra dan BPNT. “Melalui sosialisasi ini tentunya akan menambah ilmu dan wawasan bagi pengelola dana desa, PKH, Rastra dan BPNT di lapangan,” ujar wabup.
Wabup menilai, aksi pungli berawal dari perilaku kebiasaan yang dilakukan oleh oknum dalam menyalurkan bantuan sosial. Sehingga dengan kebiasaan itu akan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan.
”Apalagi kita melakukannya terhadap kaum duafa, maka tunggulah kemudaratan itu. Saya berharap jajaran perangkat kabupaten sampai tingkat nagari, hal ini tidak terjadi. Jadilah pelayan yang melayani sepenuh hati,” harap wabup.
Sementara itu, Wali Nagari Sungai Batang, Jon Indra mengucapkan terima kasih kepada Babin Kamtibmas yang sudah mendampingi wali nagari dalam menggunakan dana desa dan pengawalan bantuan sosial lainnya. ”Kita berharap kerjasama ini terus berlanjut,” pintanya. (pry)
