JAKARTA, METRO–Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (DPP Hiptek) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ketua Umum HipÂtek dr. Tohir Abdul Kadir menyatakan, kepengurusan baru bertujuan memÂperÂkuat integritas dan kredibilitas orÂganisasi dalam menÂjalankan berbaÂgai program straÂteÂgis. Salah satu fokus utama adalah memastikan pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sesuai standar global serta mendukung sistem kesehatan nasional.
“Hampir 50 persen pengurus yang baru adalah tenaga medis. Hal ini karena Hiptek merupakan organisasi induk dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam proses skrining kesehatan bagi CPMI sebelum ditempatkan di luar negeri,” beber dr. Tohir.
Dia melanjutkan, sejak berdiri, Hiptek memiliki peran utama dalam menjembatani kepentingan anggota dan pekerja migran dengan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Organisasi ini berkomitmen mendukung pemeriksaan kesehatan yang berÂkualitas dan sesuai regulasi, sehingga pekerja migran dapat bekerja dengan aman di luar negeri.
Dalam kepengurusan baru, Hiptek berencana mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan CPMI ke dalam sistem Satu Sehat, yaitu platform kesehatan nasional yang akan memastikan setiap pekerja memiliki rekam medis digital sebelum mendapatkan izin bekerja di luar negeri.
“Ke depan, tidak ada satu pun CPMI yang menÂdaÂpatkan ID penempatan tanpa rekam medis yang terverifikasi di sistem Satu Sehat. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” jelas Tohir Abdul Kadir.
Selain itu, dia menambahkan, Hiptek juga menyiapkan program standarisasi layanan teleradiologi bekerja sama dengan dokter radiologi dari Indonesia dan negara tujuan penempatan. Program ini bertujuan mencegah peÂnyeÂbaran penyakit menular, terutama tuberkulosis (TB), yang menjadi perhatian utama dalam kesehatan tenaga kerja migran.
“Di Malaysia, sejak 2019, kami berhasil menekan angka kasus TB hingga 0,05 persen. Harapan kami, standar ini bisa diterapkan di semua negara tujuan penempatan, selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo yang menargetkan penurunan TB sebesar 50 persen pada 2029,” ungkap Tohir Abdul Kadir.
Namun, tantangan teÂtap ada, terutama dalam meÂnekan jumlah CPMI yang dinyatakan tidak fit tetapi tetap berusaha berangkat secara non-prosedural. Dia menegaskan, Hiptek berupaya memperkuat sistem verifikasi sejak 2017 agar terintegrasi di semua exit point, sehingga dapat mencegah pekerja migran yang tidak layak medis berangkat ke luar negeri.
