JAKARTA, METRO – Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau semua maskapai penerbangan, terutama Garuda Indonesia untuk segera menurunkan harga tiket pesawat.
Sebelumnya, beredar dokumen notulensi rapat antara pihak pemerintah yang diwakili Menko Maritim dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI), beberapa maskapai penerbangan dan agen travel online (OTA).
Dalam Notulensi tersebut, harga avtur yang masih mahal dikeluhkan telah berdampak pada pegurangan okupansi hotel, dunia pariwisata, serta mahalnya ongkos logistik.
Luhut telah meminta pada maskapai Garuda Indonesia untuk segera menurunkan harga tiket. Permintaan tersebut tertulis bersifat perintah.
Dalam notulensi tersebut juga tertulis bahwa Luhut telah menghubungi beberapa pihak agar Perusahaan penyedia BBM PT AKR Coorporindo untuk segera mendapatkan izin untuk masuk dan beroperasi di Bandara.
Bahkan tertulis juga bahwa sejak tanggal 1 April, AKR harus sudah aktif menjadi kompetitor pertamina di berbagai Bandara.
Luhut hanya senyum-senyum saat dicecar pertanyaan mengenai kebenaran notulensi rapat tersebut selepas menerima penghargaan sebagai tokoh yang berjasa mengembangkan Industri Kelapa Sawit di Midplaza, Jakarta, Rabu kemarin (27/3).
“Hasil rapatnya bagus. Nanti mereka akan melakukan Adjusmet di sana sini sesuai dengan perhitungan (bisnis,Red) perusahaan mereka masing-masing,” kata Luhut saat ditanya hasil rapat dengan PHRI,Maskapai, dan Travel Agent beberapa hari sebelumnya.
Hanya saja, Luhut menolak menyebutkan beberapa detail. Beredar informasi bahwa maskapai diberi waktu seminggu untuk menurunkan harga.
“Nggak seminggu, saya nggak bilang gitu. Saya bilang coba lah dilihat suasana market (Penerbangan, red) sekarang gimana, kan harga minyak (avtur,Red) sudah diturunkan,” katanya.
Bahkan, kata Luhut berbagai insentif sudah diberikan oleh pemerintah seperti pengurangan pajak bagi maskapai. Tidak disebut sektor pajak mana yang bakal dikurangi.
Luhut juga membenarkan bahwa pihaknya berusaha mempercepat izin AKR beroperasi di bandara. Pemerintah disebutnya telah menugaskan pada Kementerian ESDM untuk memberi izin pada AKR untuk berjualan di bandara.
Namun, ia menolak untuk mengkonfirmasi secara spesifik tanggal 1 April sebagai masa ijin AKR.
“Mereka minta tanggal berapa, tapi saya bilang nggak usah lah lama-lama,” ujarnya.
Sejauh ini, kata Luhut belum ada opsi perusahaan BBM lain yang akan diberi ruang. Luhut meminta semua pihak bersabar untuk menanti kabar selanjutnya.
Maskapai disebutnya akan mengadakan rapat dalam beberapa hari kedepan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menentukan penyesuaian apa saja yang bisa dilakukan untuk menurunkan harga.
Ditanya soal “perintah” itu, Luhut juga enggan memaparkan detail. “Ya intinya saya bilang saya juga ngerti uang. Jangan lah kau (maskapai, red) bikin sampe gede-gede (mahal, red),” ujarnya. (jpnn)





