“Kenapa anggaran TNI hingga kepolisian tidak terkena efisiensi, sementara pendidikan dipangkas. Kami meminta Inpres Nomor 1 Tahun 2025 harus dicabut karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat,” tutur Diki.
Ditemui Pimpinan DPRD Sumbar
Sekitar pukul 17.00 WIB, pimpinan DPRD Sumbar akhirnya menemui peserta aksi. Para pimpinan itu ialah Ketua DPRD Muhidi, hingga dua orang Wakil Ketua DPRD Nanda Satria dan Iqra Chissa.
Menanggapi aspirasi dari mahasiswa, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan menyuarakan aspirasi mahasiswa. Ia pun kemudian menerima kajian dan tutuntutan dari perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi demo.
Selain itu, Muhidi juga diminta untuk menandatangani dan punya sikap yang sama dengan mahasiswa. Muhidi lalu membacakan poin-poin tuntutan mahasiswa, dan menandatanganinya.
“Kami DPRD Sumbar dan aliansi BEM Sumbar serta gerakan rakyat sipil yang ada di menyatakan sikap dan menuntut, pertama, cabut dan evaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025. Kedua, evaluasi total makan bergizi gratis. Ketiga, efisiensi dan rombak kabinet merah putih secara struktural dan teknis. Keempat, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kelima, tolak revisi UU Minerba. Keenam, realisasikan anggaran tunjungan kinerja dosen. Ketujuh, menolak RUU TNI Polri dan Kejaksaan. Kedelapan, mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset,” ungkap Muhidi di hadapan para mahasiswa sembari menandatanganinya.
Selain itu, ketika diwawancarai wartawan, Muhidi mengatakan, sesuai kewenangan DPRD, piuhaknya akan menyalurkan aspirasi mahasiswa tersebut.
”Tadi ada beberapa aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa Aliansi BEM se-Sumatera Barat. Ada beberapa poin tuntutan, tapi tuntutannya itu merupakan wewenang pusat semuanya. Tentu kita di DPRD menyalurkan aspirasi, sebagai masukan untuk pemerintah pusat. Mudah-mudahan tuntutan-tuntutan yang ada itu bisa dievaluasi atau ditindaklanjuti,” pungkas dia. (brm)
