AGAM,METRO–Ratusan perangkat nagari di Kabupaten Agam menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Agam pada Senin (17/2). Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB ini bertujuan untuk menyampaikan sembilan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah. Salah satunya, terkait kenaikan gaji hingga kejelasan status mereka.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Agam, Rahman, menyebutkan bahwa aksi ini diikuti sekitar 1.000 orang yang berasal dari berbagai nagari di Kabupaten Agam. Menurutnya, tuntutan yang diajukan perangkat nagari mendapat respons positif dari pemerintah daerah.
“Kami berharap ini bukan sekadar angin segar, tetapi benar-benar direalisasikan. Jika tidak, kami akan kembali menyurati pemerintah daerah, bahkan siap turun ke jalan lagi,” ujar Rahman.
Tuntutan yang disampaikan oleh perangkat nagari mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kesejahteraan, perlindungan hukum, pembagian hasil pajak, serta tunjangan tambahan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan status serta jaminan keberlanjutan pekerjaan mereka.
“Jika ada yang mengalami pemberhentian secara sepihak, silakan laporkan. Kami siap mengawal kasus tersebut hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman,” tambahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Agam, Edi Busti, menerima massa aksi dengan menggelar audiensi bersama 30 perwakilan perangkat nagari. Dalam audiensi tersebut, Edi Busti menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi tuntutan perangkat nagari.
“Kami akan menyelesaikan permasalahan ini. Hak-hak yang seharusnya diterima perangkat nagari akan diselesaikan,” ungkap Edi Busti.
Ia juga menambahkan bahwa jika ada tuntutan yang berkaitan dengan nomenklatur kementerian, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan status PPPK, pemerintah daerah akan menyampaikannya langsung ke kementerian terkait.
“Kami berharap perangkat nagari tetap bekerja seperti sedia kala,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Agam, Ilham, turut memberikan tanggapan terhadap aksi yang dilakukan perangkat nagari. Menurutnya, DPRD memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk perangkat nagari.
“Kami mendengar dengan seksama keluhan dari PPDI Agam. DPRD akan menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan serta mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan,” kata Ilham.
