“Program ini mencakup tidak hanya pembangunan rumah baru, tetapi juga renovasi rumah yang sudah ada. Ini adalah bagian dari upaya besar untuk memastikan setiap warga negara memiliki rumah yang layak,” kata Imran.
Imran juga menyebutkan bahwa untuk pembiayaan pembangunan rumah, tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bank-bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah.
Program perumahan ini juga melibatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
“Agam sudah menerima alokasi untuk perumahan khusus bagi daerah yang terdampak bencana alam. Kami kini sedang dalam proses penyelesaian pembiayaan, namun harus menunggu audit dari BPKP sebelum dana dapat dicairkan,” tambah Imran.
Sementara itu, Benni Warlis berharap kunjungan ini dapat membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara Pemkab Agam dengan Kemenperkim, untuk mempercepat pelaksanaan program-program pusat di daerah.
“Kami siap bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada, khususnya masalah lahan. Kami berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan milik negara, termasuk yang disita oleh Kejaksaan dan KPK, untuk pembangunan perumahan,” kata Benni. (pry)
