DHARMASRAYA, METRO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dharmasraya menggelar Rapat Evaluasi Pemilihan Serentak Nasional 2024 bersama stakeholder dan awak media di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (11/2).
Evaluasi ini, diharapkan dapat membuka diskusi luas terkait strategi KPU ke depan, terutama dalam menjaga netralitas, meningkatkan kesadaran politik warga, dan mendorong partisipasi pemilih dalam kondisi kompetisi politik yang minim.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Dharmasraya, France Putra menyampaikan, bahwa evaluasi ini menjadi momentum refleksi atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk tantangan dari fenomena calon tunggal.
Tak lupa, France juga mengapresiasi dukungan masyarakat dalam menyukseskan pemilu. Ia juga berharap, evaluasi ini nantinya dapat memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan masukan, yang nantinya akan menjadi bahan perbaikan ke depan.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska yang diwakili Staf Ahli Irwan menyoroti tahapan pemilu, yang menurutnya tidak ada kendala dan gangguan yang berarti, dan juga tanpa adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hal ini tentu dapat dijadikan indikator bahwa KPU Dharmasraya telah berhasil menjalankan proses Pilkada dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Narasumber dalam acara tersebut, seorang akademisi sekaligus advokat, Fitra Mulyawan menyampaikan beberapa catatan penting terkait perhelatan Pilkada di Kabupaten Dharmasraya. Ia menyoroti angka partisipasi pemilih masyarakat yang rendah.
Menurutnya, suksesnya pemilu tidak selalu berarti tanpa masalah. Demokrasi tumbuh dari masyarakat. Ketika Pilkada Dharmasraya hanya menghadirkan calon tunggal, tantangan KPU adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada pilkada mendatang. “Dan pada bagian ini lah kita seharusnya melihat kembali pada setiap tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh KPU Dharmasraya,” ungkapnya.
Fitra juga menjabarkan beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yang masih rendah. Salah satunya adalah, kurangnya pendidikan politik di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kurang berminat untuk datang ke TPS. (cr1)
