AGAM, METRO–Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Edi Busti, mewakili Bupati Agam dalam entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025. Acara ini berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Senin (10/2) dan dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, bupati, wali kota, serta OPD terkait.
Entry meeting yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah agar lebih optimal dan tepat sasaran.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menekankan bahwa perencanaan merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik menjadi fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan, efektif, dan efisien. Selain itu, penganggaran yang tepat juga berperan penting dalam mendukung realisasi rencana pembangunan.
“Perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai serta alokasi anggaran yang adil, terukur, dan jelas,” ujar Mahyeldi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur dari keselarasan perencanaan dengan prioritas nasional, sebagaimana arahan Presiden dalam mencapai pembangunan yang efektif dan efisien.
“Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029 mengamanahkan pelaksanaan pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 4,5 persen,” jelas Mahyeldi.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2026, serta peningkatan kualitas SDM dengan indeks moral manusia meningkat hingga 0,59 persen pada 2029.
“Hal ini harus menjadi prioritas dalam penyusunan program kerja, dengan perencanaan yang tepat dan relevan agar hasilnya konkret dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan makmur, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak sejahtera.
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menjelaskan bahwa entry meeting ini mencakup lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengembangan pariwisata.
“Pemerintah daerah perlu memprioritaskan tiga hal utama guna memastikan keberhasilan pembangunan, yaitu perencanaan dan penganggaran yang efisien, peningkatan ruang fiskal daerah, serta penguatan pengendalian terhadap potensi kecurangan,” kata Arif. (pry)
