PDG. PANJANG, METRO–Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) bakal melaksanakan audit terhadap keuangan Pemko Padang Panjang selama 27 hari ke depan.
Audit ini dimulai dengan entry meeting bersama tim BPK, jajaran pejabat Pemko, Ketua DPRD Imbral, S.E di Hall Lantai III Balai Kota, Senin (3/2).
Audit ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang bisa berujung pada opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TMP (Tidak Memberikan Pendapat), atau Disclaimer.
Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si mengatakan kesiapan Pemko menjalani proses audit. Ia meminta 23 OPD, termasuk RSUD bersikap kooperatif selama audit berlangsung.
“Kami meminta seluruh OPD standby terhadap audit BPK, termasuk pada hari libur. Jika ada keperluan mendesak, tolong segera diinformasikan kepada Pak Sekda atau langsung kepada saya. HP harus selalu aktif. Jika sewaktu-waktu diperlukan, mohon segera hadir,” ujar Sonny.
Lebih lanjut, Pj Wako menginstruksikan supaya pejabat yang berkompeten selalu mendampingi tim BPK di lapangan serta tidak ragu menanyakan penjelasan terkait pemahaman aturan yang berlaku.
“Manfaatkan kesempatan sebelum hasil pemeriksaan final. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan langsung kepada tim BPK agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami aturan dan penyusunan laporan keuangan. Ini penting untuk mempertahankan opini terbaik bagi Padang Panjang,” tegasnya.
Sonny juga menekankan pentingnya transparansi dan akurasi menyajikan data kepada BPK. Ia berharap seluruh OPD dapat bekerja sama secara maksimal, sehingga hasil audit berjalan lancar sehingga Padang Panjang kembali meraih opini WTP. (rmd)
