SIJUNJUNG, METRO – Wali nagari/kepala desa di Kabupaten Sijunjung diberikan pemahaman terkait pemanfaatan dan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa. Hal ini sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya penyimpangan serta agar pendistribusian dana desa menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Kegiatan itu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) bersama Kejaksaan Negeri. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat antara pemerintah daerah dengan pihak kejaksaan pada Oktober 2018 lalu. Sosialisasi yang digelar di Gedung Pancasila Muaro Sijunjung dan diikuti oleh wali nagari/kepala desa yang ada di Kabupaten Sijunjung, Selasa (26/3).
“Ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, yang mana Kejaksaan juga berperan dalam menjaga nagari/desa. Para wali nagari/kepala desa akan mendapatkan arahan serta bimbingan tentang penggunaan dana desa sesuai aturan sehingga pembangunan yang dilakukan pun menjadi tepat sasaran,” tutur Plt Kepala DPMN, Khamsiardi.
Ia menambahkan, upaya yang dilakukan itu juga sebagai pencegahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dana desa di kemudian hari.
“Dalam waktu dekat kita akan melakukan proses pencairan dana desa tahap pertama di 2019 ini. Sekaligus kita melibatkan pihak kejaksaan dalam pengawalannya. Jadi kejaksaan bukan hanya melakukan penindakan semata, tapi juga ikut serta dalam pencegahan,” ujarnya.
Narasumber pada kegiatan itu didatangkan dari Kejaksaan Negeri Sijunjung, Dosen Universitas Andalas, Dr Kurnia Warman dan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung dengan peserta para camat dan wali nagari se-Kabupaten Sijunjung.
Dengan melibatkan pihak Kejaksaan, terang Khasmiardi, pengawalan yang dilakukan mulai dari penyusunan dan pengalokasian dana desa, pengawasan serta monitoring proses pelaksanaan di lapangan.
“Kita berharap dengan adanya kerja sama ini, alokasi dana desa menjadi tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap pembangunan di nagari,” harapnya.
Sementara itu, Kajari Sijunjung, M Rizal mengatakan, program jaga desa adalah pengawalan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa, sehingga bisa memberdayakan unsur masyarakat dan mengoptimalkan material lokal agar perekonomian di desa meningkat.
“Program ini diterapkan di seluruh Kejaksaan Negeri, dimana fungsi kejaksaan untuk bisa membantu para wali nagari/desa dalam mengelola dana desa, sehingga tidak ada ketakutan serta keraguan dan bisa dinikmati masyarakat, dan dana desa tersalurkan dengan baik,” tutur Kajari. (ndo)
