AGAM/BUKITTINGGI

Keterbukaan Informasi Publik, Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

0
×

Keterbukaan Informasi Publik, Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Sebarkan artikel ini
ARAHAN— Bupati Agam Andri Warman memberikan arahan saat Sosialisasi Penguatan Peran PPID di Aula Kantor Bupati setempat, Senin (20/1).

AGAM, METRO–Bupati Agam Andri Warman menegaskan pen­tingnya keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akun­tabel. Hal ini disampaikan saat Sosialisasi Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Au­la Kantor Bupati Agam, Senin (20/1).

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan seluruh pe­nyelenggaraan pemerintahan bersifat terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan oleh peraturan. Jika keterbukaan ini tidak diterapkan, pemerintah berisiko kehilangan kepercayaan publik. Peran PPID sangat strategis untuk menjamin akses informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Agam, Syatria, yang juga menjabat sebagai PPID Penjabat, mengingatkan pentingnya sinergi antara PPID utama dan pelaksana di masing-masing OPD.

“Kami berharap OPD yang belum membentuk PPID segera mengambil langkah konkret. Dinas Kominfo siap membantu da­lam proses pembentukan dan penetapan daftar informasi publik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya atas komitmen seluruh peserta untuk me­ngikuti sosialisasi ini demi penguatan tata kelola informasi publik di Agam. Usai pembukaan acara Bu­­pati Agam juga me­nyerahkan buku bio­gra­finya yang ba­ru saja dirilis kepada ketua KI Sumbar, Kabid IKP Diskominfotik Sumbar, dan Kadis Kominfo Agam.

Di akhir acara dilakukan penyerahan stiker secara simbolis bertuliskan “Su­dahkah mengunggah Dolumen Informasi  Ke PPID Hari ini?” kepada perwakilan peserta dari Bapenda, Bagian Hu­kum, Camat IV Angkek, dan RSUD Lubuk Basung.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Ka­bu­paten Agam berharap dapat me­ningkatkan keterbukaan informasi yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. (pry)