“Tentunya kami menunggu kesiapan dari BGN dalam pelaksanaan program ini,” pungkasnya.
Diprediksi, setelah dimulainya program MBG di Padang, pihak BGN akan menempatkan dapur umum di sejumlah titik. Sehingga nantinya dapat mensuplai makanan bergizi bagi seluruh sekolah di Padang.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berhasil dilaksanakan di provinsi ini dan tidak boleh gagal. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar yang digelar di Padang, pada Selasa (13/1) lalu.
“Yang pertama kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kami bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar untuk serius menangani ini,” ujarnya.
Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah memiliki pengalaman dalam pemenuhan kebutuhan makan bagi pelajar di 14 sekolah berasrama, yang dapat disinkronkan dengan pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, langkah awal yang akan diambil adalah membentuk tim khusus yang melibatkan seluruh pihak untuk fokus pada keberhasilan program tersebut.
Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi akan segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar. “Kami juga akan melibatkan sekolah kejuruan tata boga dan pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaan program ini. Untuk lokasi dapur SPPG, kami siap memfungsikan sarana milik provinsi yang tidak terpakai sebagai bukti komitmen kami,” tambah Mahyeldi.
Sementara Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menekankan pentingnya koordinasi antarpihak untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan MBG. Ia berharap rapat-rapat terkait segera direspons dengan tindakan nyata di lapangan. “Semua unit pelaksana teknis pemerintah pusat di daerah harus dikoordinir untuk bekerja bersama dalam tim yang mendukung kesuksesan program ini,” tegas Irjen Gatot.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program ini dengan berfokus pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang menjadi tugas DPRD. (brm)
