Ketiga, dia menjelaskan, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan para pengusaha UMKM ini untuk mendapatkan modal lagi. Tantangannya tentu tidak mudah. Terutama karena banyaknya jenis usaha yang dikembangkan di UMKM.
“Kan perlu kajian darimana sumber modal untuk UMKM ini. Apakah tetap dari bank BUMN? Kalau iya, apakah semua mereka dapat bantuan modal lagi?” papar Saleh Partaonan Daulay, yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
“Kalaupun dapat lagi, bagaimana dengan pengusaha UMKM baru? Mereka juga kan mestinya punya hak. Mereka juga layak untuk dapat bantuan. Dengan begitu, akses dan distribusi pada modal diputarkan secara adil dan merata,” imbuh anggota dewan dari dapil Sumut II itu.
Karena itu, dia menambahkan, pemerintah diingatkan untuk berhati-hati betul mengimplementasikan program penghapusan utang.
“Ada banyak orang yang mengikuti dan mengamati. Harus diupayakan betul agar selalu tetap dalam koridor konstitusi dan ekonomi Pancasila,” ucap Saleh Partaonan Daulay. (jpg)
