Sebagai solusi, Dr. Eka menyarankan agar kontrol sosial di tingkat keluarga diperkuat. “Kontrol sosial ini sangat penting, terutama di tengah keluarga.
“Jika keluarga tidak mampu memberikan perhatian dan kasih sayang, hal ini bisa berdampak buruk, bahkan dalam mengatasi masalah seperti tawuran, apalagi mengurangi risiko terpapar HIV,” jelasnya.
Selain itu, Dr. Eka juga mengusulkan agar Pemko Padang lebih aktif melakukan sosialisasi tentang bahaya HIV di sekolah-sekolah dan rumah ibadah.
“Sosialisasi ini harus melibatkan korban HIV yang dapat berbicara langsung mengenai pengalaman mereka. Ini akan lebih efektif daripada hanya sekadar pemberian informasi,” tambahnya.
Dia juga menyarankan agar pasangan yang akan menikah diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas HIV sebagai langkah pencegahan.
Menariknya, fenomena ini juga berhubungan dengan isu internal di tubuh Polda Sumbar, di mana baru-baru ini satu anggota polisi dipecat tidak dengan hormat karena terlibat dalam kasus LGBT.
Selain itu, sebanyak 80 anggota Polda Sumbar yang terdiri dari bintara dan perwira juga diberhentikan terkait berbagai kasus lainnya.
Pemecatan ini menjadi bagian dari upaya untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik yang dianggap melanggar norma sosial dan hukum. (brm)
