Di antara 4 klaster itu, Rifqi menyebutkan jumlah aduan paling banyak ada di bidang pemilu, disusul bidang pertanahan dan tata ruang, bidang ASN dan honorer, dan paling sedikit di bidang otda.
“Klaster yang pertama, 201 aduan masyarakat itu di bidang kepemiluan. Mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan yang terbanyak adalah terkait dengan Pilkada 2024,” paparnya.
Rifqi pun merinci, untuk aduan masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang terdapat 120 aduan, 114 aduan terkait dengan bidang ASN yang didominasi terkait dengan honorer, dan terakhir di bidang otda sebanyak 60 aduan.
“Untuk pemilu isunya beragam, mulai dari netralitas ASN, netralitas penjabat kepala daerah, terkait dengan money politic, terkait dengan isu hoax, SARA dan seterusnya,” ungkapnya.
“Termasuk misalnya bagaimana mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat,” tandas Rifqi. (jpg)
