LIMAPULUH KOTA, METRO —Tokoh masyarakat Koto Tinggi, sekaligus anggota DPRD Lima Puluh Kota, Dodi Arestu, berharap kepada pemerintah RI, agar Koto Tinggi sebagai basis perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), bisa menjadi kota satelit dan segi tiga emas. Mengingat letaknya yang berada di tengah-tengah yang berjarak tidak terlalu jauh dari Kota Payakumbuh hanya 45 kilometer, dengan kota Bukittinggi 42 kilometer dan paling dekat dengan Kabupaten Pasaman yaitu Bonjo hanya berjarak 13 kilometer. Dengan dibukanya akses jalan oleh Pemerintah maka jarak tempuh ke-Koto Tinggi sangat dekat.
“Harapan kita agar masyarakat Lima Puluh Kota mengatahui PDRI, karena tanpa Koto Tinggi tidak ada NKRI. Dan harapan kita Koto Tinggi bisa menjadi kota satelit, dan segi tiga emas. Karena jarak dari Kota Payakumbuh hanya 45 Km, dari Bukittinggi 42 Km dan dari Bonjo Pasaman hanya 13 Km,” ungkap Dodi Arestu, kepada wartawan usai mengikuti upacara hari bela Negara di Jorong Puah Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Lima Puluh Kota, Kamis (19/12) siang.
Selain itu dia juga berharap kepada pemerintah untuk membuka akses jalan dari tiga daerah itu sekaligus menambah lebar kondisi akses jalan, sehingga waktu tempuh menuju Koto Tinggi tidak terlalu lama. Mengingat saat ini kondisi jalan disamping kecil juga banyak lubang yang membuat kendaraan tidak bisa kencang. “Kita berharap daerah basis perjuangan PDRI ini benar-benar mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Akses jalan yang masih kecil dan buruk, tentu perlu diperlebar lagi agar akses menuju Koto Tinggi bisa ditempuh dengan waktu yang tidak lama,” pintanya.
Sementara itu Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, usai menjadi inspektur ucapara hari bela negara di lapangan bola kaki Puah Data, menyebut agar Pemerintah RI melanjutkan pembangunan monumen PDRI sesuai dengan perencanaan awal. “Masyarakat Koto Tinggi sudah menyerahkan tanahnya seluas 20 hektare untuk pembangunan monumen PDRI kepada Pemerintah Daerah, karena keterbatasan anggaran maka Pemda menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dibangun, karena tidak juga bisa dilaksanakan, maka kita akan serahkan kepada Kementerian kebudayaan RI untuk dibangun. Sehingga negara yang akan membangun nantinya,” ucap Bupati. (uus)
