“Kita harus memprioritaskan bahan lokal untuk proyek pembangunan 2025. Jangan sampai kebutuhan kita justru dipenuhi dari luar,” tegasnya.
Selanjutnya, Gubernur Mahyeldi juga menyoroti tantangan lain, seperti transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kenaikan tarif PPN menjadi 12%, dan penerapan opsen pajak daerah. Ia meminta kabupaten/kota untuk lebih berinovasi dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama bagi daerah yang terdampak penurunan PAD, seperti Kabupaten Mentawai.
“Kita juga menyoroti kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Di mana kebijakan ini memang menguntungkan tenaga kerja, tetapi juga berdampak pada belanja operasional pemerintah daerah. Kita harus cepat menyesuaikan strategi,” katanya.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, menjelaskan bahwa APBN 2025 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“APBN 2025 menjadi bagian dari upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita optimis bisa menghadapi dinamika yang ada. Mudah-mudahan pelaksanaan DIPA 2025 menjadi motivasi baru untuk bekerja lebih baik lagi,” harap Syukriah.
Tampak hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Anggota Forkopimda Provinsi Sumbar, para Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, pimpinan instansi vertikal di Sumbar, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar. (fan)
