Verry, peranan Semen Padang dalam menjalankan roda perekonomian Sumbar sangat tinggi. Banyak dampak multiplier effect yang dirasakan oleh masyarakat, ketika perusahaan kebanggaan Tuah Sakato itu masih berdiri sendiri tanpa campur tangan Semen Indonesia. Ia melihat dari rasio perkembangan ekonomi Sumbar dari tahun 2013 , masa kejayaan Semen Padang, berada di angka 6.0 persen. Lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional.
Begitu Semen Indonesia mengambil alih PT Semen Padang, perlahan namun pasti tingkat perkembangan ekonomi Ranah Minang menurun. Dimana pada Tahun 2014 berada di angka 5.86 persen, Tahun 2015 berada pada angka 5.41 persen, Tahun 2016 di angka 5.27 persen, pada Tahun 2017 di angka 5.29 persen dan Tahun 2018 di angka 5.14 persen.
“Kita lihat dalam tiga tahun belakang saja dengan kurangnya peran Semen Padang ditambah pandemi covjd 19 dalam menggerakkan ekonomi Sumbar, tingkat perkembangan ekonomi merosot tajam. Seperti Tahun 2021 pada angka 3,29 persen, Tahun 2022 di angka 4,36 persen, serta Tahun 2023 4,62 persen. Semuanya berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5 persen,” ulasnya.
Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar sepakat bakal membentuk panitia khusus (pansus) , guna menyikapi permasalahan yang terjadi antara rekanan PT Semen Padang, serta kondisi terkini PT Semen Padang yang berada dibawah kendali Semen Indonesia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak mengatakan, pansus ini dibuat agar permasalahan yang terjadi antara rekanan dan pihak PT Semen Padang bisa dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya
Kemudian yang lebih urgensi lagi, saat ini Semen Padang tidak dirasakan lagi sebagai kebanggaan warga Sumbar, sejak berada dibawah Semen Indonesia ini. Setelah 10 tahun berada di bawah bayang-bayang Semen Indonesia, sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh kebijakan holding ini.
“Perlu evaluasi masyarakat Sumbar sebenarnya, kalau semakin sejahtera Semen Padang masuk Semen Indonesia tidak apa-apa, kita teruskan. Namun jikalau membuat sengsara masyarakat, barangkali perlu evaluasi. Kita sampaikan sama-sama ke Kementerian BUMN, bahwa holding ini telah merugikan masyarakat,” ucapnya. (hsb)
