Faktor yang kedua adalah kurangnya akses pendidikan karena biaya sekolah yang mahal dan sekolah yang terlalu jauh dari tempat tinggal karena akses transportasi yang tidak memadai didaerah terpencil. Faktor selanjutnya adalah, kurangnya mendapatkan perhatian orang tua seperti kasih sayang dan pendidikan.
Pekerjaan yang dilakukan oleh anak anak tersebut seperti menjual barang dagangan seperti tisu dan lain-lainnya di jalan raya dan di atas bus, menjadi pengamen jalanan, memakai baju boneka di jalan raya , membantu bekerja di ladang ataupun bekerja di pertambangan seperti mengangkat batu dan pasir. Hal ini mengakibatkan hak hak anak tidak terpenuhi berupa hilangnya masa kanak kanak karena ikut serta mencari nafkah serta dapat merugikan keselamatan dan tumbuh kembang anak.
Pemerintah Indonesia telah berupaya menangani isu ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan atas hak hak anak, termasuk dengan hak bebas dari eksploitasi ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang larangan anak anak yang bekerja dibawah umur 18 tahun. kecuali pada umur 13-15 mereka dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak membahayakan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.
Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, dapat dilakukan melalui peran pranata sosial. Pranata sosial adalah seperangkat aturan yang bersifat abstrak yang bergerak dalam masalah sosial kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam menangani isu pekerja anak di Indonesia, beberapa pranata sosial yang berperan dalam konteks ini yaitu:
- Pranata Keluarga. Keluarga adalah tempat dimana seorang anak pertama kali mendapat pendidikan, dalam hal ini tentulah keluarga harus berperan dalam melindungi, mengayomi, dan memastikan anak mendapatkan haknya. Orang tua pun harus paham tentang pentingnya masa kanak kanak yang sehat, kesadaran akan pentingnya Pendidikan dan tidak memaksa anak untuk bekerja pada usia dini.
- Pranata Hukum. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan aturan dan perundang undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah harus memastikan bahwa undang undang ini diterapkan secara tegas dan tidak ada anak dibawah umur yang dipekerjakan secara illegal.
- Pranata Pendidikan. Sekolah dapat berperan dalam menangani pekerja anak dengan memastikan anak anak tetap dapat melanjutkan sekolah melalui pengadaan program beasiswa atau program pengurangan biaya sekolah.
- Pranata Ekonomi. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dalam Langkah menghindari peningkatan pekerja anak, bantuan sosial ini seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan lain lain.
- Peran. Lembaga/Kementerian/Pemda Pemerintah juga berperan dalam melaksanakan Program Pendidikan bagi anak-anak yang tidak sekolah dan anak-anak yang putus sekolah sehingga anak-anak tersebut memperoleh pemahaman akan pentingnya pendidikan sekolah sebagai persiapan bekal memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi yang diiinginkan anak-anak tersebut. Beberapa Lembaga yang menangani isu pekerja anak ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), PAACLA Indonesia, dan lain lain.
KESIMPULAN
Pekerja anak adalah isu yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, rendahnya akses Pendidikan, serta kurangnya kesadaran akan hak hak anak. Anak anak yang menjadi pekerja sering menghadapi kondisi kerja yang berbahaya, serta kehilangan kesempatan untuk mendapat Pendidikan yang layak, yang akhirnya hal ini berpengaruh pada perkembangan kondisi mental, fisik, dan social anak.
Untuk itu perlulah peran pranata social disini sebagai suatu system norma dan institusi yang mengatur kehidupan bermasyarakat seperti pranata keluarga, hukum, Pendidikan, ekonomi, dan juga peran institusi atau kementerian. (***)
