AGAM, METRO – Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020 (Musrenbang RKPD 2020) Rabu 20 Maret 2019. Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Agam, Musrenbang ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Agam Dr. H. Indra Catri.
Selain dihadiri oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Agam, kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, pimpinan instansi vertikal, legislator Kabupaten Agam, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Serta stakeholder Pemerintah Kabupaten Agam lainnya.
Dalam sambutannya, Indra Catri menyoroti kemampuan keuangan daerah, dan menghadapkannya kepada kebutuhan pembangunan. Menyikapi kondisi yang ada, Indra Catri meminta agar Musrenbang kali ini mampu menghasilkan perencanaan yang memiliki skala prioritas, yang bisa dilaksanakan dengan tajam dan presisi.
”Kita harus menyadari kemampuan dan kondisi keuangan daerah terhadap pembangunan, ditambah lagi 2020 Kabupaten Agam akan melaksanakan Pilkada. Menyikapi keadaan yang seperti itu, maka sudah sepantasnya Musrenbang kali ini, harus mampu menghasilkan perencanaan dan perumusan yang lebih tajam,” ucap Indra Catri.
Indra Catri memberikan 4 poin utama yang hendaknya menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pada Musrenbang RKPD 2020 ini. Yakni, ketahanan pangan, pembangunan berbasis nagari, kepariwisataan dan kebersihan lingkungan.
”Dengan menetapkan dan mempertajam skala prioritas, maka pembangunan yang kita lakukan itu akan memiliki arah dan memiliki dampak yang luas lagi terukur. Forum Musrenbang ini berkewajiban menentukan arah dan skala prioritas itu. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan semua potensi, baik itu pendanaan dan sumber daya yang dimiliki demi kemajuan daerah”, tutup Indra Catri
Indra Catri juga menegaskan pentingnya untuk merencanakan pembangunan secara sistematis dan tepat sasaran. Pemerintah daerah adalah sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Pembangunan daerah tidak dipungkiri memiliki beberapa hambatan yang harus diatasi. Menyikapi hal itu, Indra Catri menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD dan ASN Kabupaten Agam untuk dapat mendeteksi dan mengetahui dengan jelas core problem pembangunan daerah itu sendiri.
”Pemerintah Daerah itu sangat dinamis. Penting bagi seluruh Kepala OPD dan stakeholder pemerintahan untuk mengerti dan memahami terlebih dahulu inti permasalahan atau kendala dalam melakukan pembangunan. Jika mereka bisa memahami persoalan utamanya, maka akan menghasilkan analisa yang tepat, mengikuti solusi yang tepat pula,” terang Indra Catri.
Menyikapi anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan itu, Indra Catri mengambil langkah taktis dan solutif untuk mendorong 4 sektor utama yang perlu dijadikan prioritas pembangunan, yaitu ketahanan pangan, pemerintahan nagari, kepariwisataan dan kebersihan lingkungan.
”Kita semua mengetahui, bahwa anggaran pemerintah yang tersedia belum mampu untuk memenuhi semua sektor dengan pembangunan massif. Oleh karena itu, menetapkan skala pioritas selalu merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Empat sektor yang kami jadikan skala prioritas ini dianggap mampu menjadi trigger bagi pembangunan di sektor yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Indra Catri.
Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor prioritas yang tetap menjadi perhatian. Sebagai kebutuhan primer masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Agam melalui OPD terkait akan tetap memberi pasokan bantuan bibit produktif bagi masyarakat.
Pemerintah Nagari akan kembali menerima pembinaan dari DPMN Agam untuk lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan dana desa. Sesuai dengan filosofi pembangunan Kabupaten Agam yang menjadikan nagari sebagai base development sector.
Kepariwisataan akan menjadi branding Kabupaten Agam ke depan melalui tagline “Ayo ke Agam !!!”. Tahun 2019 ini sejumlah pembangunan objek wisata akan rampung dilakukan, dan akan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan event-event berskala besar. Kegiatan ini tentu akan ditunjang melalui pembenahan infrastruktur dan fasilitas publik.
Pada sektor kebersihan lingkungan, penguatan OPD terkait, sosialisasi kepada masyarakat, kecamatan dan pemerintahan nagari akan semakin ditingkatkan. Karena tidak hanya berkaitan dengan keindahan, namun persoalan kebersihan ini juga berpengaruh besar terhadap sektor kesehatan dan kepariwisataan.(pry)
