AGAM/BUKITTINGGI

KPU Bukittinggi Pastikan Fasilitasi Pemilih Disabilitas di Pilkada 2024

0
×

KPU Bukittinggi Pastikan Fasilitasi Pemilih Disabilitas di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
SOSIALISASI— Sosialisasi pendidikan pemilihan bersama puluhan komunitas dan pemilih disabilitas di Kota Bukittinggi, Senin (25/11).

BUKITTINGGI, METRO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi memastikan memfasilitasi pemilih disabilitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bukittinggi, Sumatera Barat 2024.

Hal itu disampaikan Ko­misioner KPU divisi sosialisasi, Muhammad Fauzan Harza dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilihan bersama puluhan komunitas dan pemilih disabilitas di Kota Bukittinggi, Senin (25/11).

“Ada 485 warga difabel yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di Bukittinggi saat ini. Kami memastikan fasilitas dan tempat pemungutan suara (TPS) ramah disabilitas,” kata Fauzan.

Ia mengungkap KPU TPS ramah disabilitas di­tempatkan di lantai dasar dan mengijinkan pendam­pingan saat pencoblosan.

“Disediakan alat bantu tuna netra (ABTN), untuk mereka yang memang su­sah untuk ke TPS akan didatangi petugas untuk bisa memilih,” kata Fauzan.

Menurutnya, sosialisasi bagi kaum disabilitas rutin dilakukan untuk menghormati hak politik bagi setiap pemilih sekaligus mengajak partisipasi aktif di Pilkada Bukittinggi 2024.

KPU menghadirkan narasumber dari Universitas Negeri Padang (UNP), Desri Nora untuk memberikan edukasi kepada ratusan peserta yang dihadirkan.

“Sosialisasi KPU menjadi metoda informasi utama yang diakses pemilih difabel di Pemilu 2024, secara persentase mencapai 61 persen,” kata Desri.

Ia menyebut, sementara pemberitaan media hanya diakses sebanyak 39 persen disusul 17 persen dari informasi organisasi serta hanya 9 persen dari partai politik.

“Sementara media informasi yang selalu digunakan pemilih disabilitas adalah media online 26 persen, media tv 24 persen disusul media sosial,” katanya.

Menurutnya partisipasi komunitas merujuk pada keterlibatan kelompok tertentu dalam proses Pemilu yang mencakup berbagai kelompok berbasis geog­rafis sosial budaya agama.

“Partisipasi pemilih komunitas menjadi indikator penting dalam keberhasilan demokrasi karena me­nunjukkan sejauh mana masyarakat merasa terlibat dan memiliki kepentingan dalam proses politik,” pungkas Desri. (pry)