TABING, METRO – Warga di lingkungan Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 13 Padang di kawasan Tabing, Kototangah melakukan aksi demo menuntut Dinas Pendidikan Kota Padang mengganti kepala sekolah, Maiyofa Rustam, Rabu (20/3). Mereka menilai sekolah tersebut tidak kondusif dan mengganggu proses belajar mengajar (PBM) disana.
Terlihat, perwakilan masyarakat yang juga alumni SMPN 13 Padang itu mulai pukul 07.00 WIB menutup pagar sekolah. Mereka menempelkan spanduk dengan berbagai tulisan yang meminta kepala sekolah diganti.
Perwakilan masyarakat tersebut ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius yang datang ke sekolah itu. Ia mengajak masyarakat untuk duduk bersama dan membicarakan baik-baik persoalan tersebut.
“Ya masyarakat meminta agar kepala sekolah diganti. Itu aspirasi dari masyarakat. Semua aspirasi itu telah kami tampung. Sayangnya Komite Sekolah tidak hadir. Seharusnya peranan Komite di sini menjembatani masyarakat dan pihak sekolah,” ujar Barlius.
Ia menyampaikan, untuk pergantian kepala sekolah tersebut tentu ada proses atau mekanismenya. Saat ini Kota Padang sedang masa transisi kepemimpinan (Wali Kota) tentu untuk mutasi langsung atau pindah harus izin dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) RI.
“Lagian saat ini ujian akhir sekolah sudah di ambang mata. Jangan sampai persoalan ini menjadi halangan anak-anak kita. Sama halnya juga dengan pencairan dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan sebagainya,” katanya.
Barlius juga menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut, namun ia meminta agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Karena itu bisa merugikan para siswa yang ada di sekolah tersebut.
“Saya minta kepada guru agar tetap melakukan proses belajar mengajar seperti biasanya. Jangan sampai ini menganggu pada siswa-siswi,” katanya.
Sementara, koordinator aksi damai, AA Syahbana menyampaikan masyarakat mendapatkan laporan dari majelis guru tentang berbagai persoalan di sekolah yang membuat tidak kondusif sekolah ini. Di antaranya tidak adanya keharmonisan antara kepala sekolah dengan para staf (guru).
“Dengan adanya persoalan itu di sekolah, sebagai masyarakat dan juga alumni dari sini kami tidak ingin sekolah yang kami cintai ini menjadi buruk kualitasnya,” kata Syahbana usai melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan.
Ia menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh kepala dinas juga Wali Kota Padang Mahyeldi. Karena hal ini tidak boleh berlarut-larut.
“Kalau dalam waktu yang telah disepakati bersama Kadis tadi tidak ada tindaklanjutnya kami akan melakukan aksi yang lebih dari ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah, Mujalmai mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya majelis guru yang melapor pada masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Ia hanya mengetahui saat masyarakat sudah datang saja ke sekolah tersebut.
“Ya saya tidak pernah mengetahui adanya laporan dari majelis guru ke masyarakat. Mungkin persoalan ini sudah lama, tetapi yang seperti ini baru pagi ini,” katanya.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan tidak mengetahui tentang adanya laporan dari majelis guru ke Wali kota Padang, serta adanya surat yang menyatakan majelis guru meminta kepala sekolah di ganti.
“Saya juga tidak pernah tau kalau ada surat yang ditandatangi lebih dari separoh guru di sini ke wali kota,” katanya. (r)
