Tugas fungsi itu nantinya juga berlaku bagi tujuh kabupaten dan kota di Sumbar yang rawan bencana tsunami. Daerah tersebut yakni, Kota Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai.
“Untuk kabupaten dan kota ini, kita uji pula rencana kontijensi masing-masing berkaitan dengan rencana kontijensi Provinsi Sumatera Barat,” katanya.
Terkait dengan persiapan menghadapi bahaya bencana gempa dan tsunami, menurutnya pemerintah sudah melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan. Sehingga bagi masyarakat yang berada di zona merah harus sudah terbiasa dengan kondisi itu, jika tidak terbiasa maka dia gagap.
Termasuk pemeliharaan shelter yang sudah dibangun pemerintah selama ini. Melakukan aktivasi Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang, Dr. Suaidi Ahadi mengaku TTX tersebut sangat bermanfaat bagi BMKG. Bagaimanapun teknologi yang sudah disiapkan, dengan peringatan ini akan lebih mudah dipahami.
“Simulasi ini dapat diketahui, siapa yang mengerjakan apa. Simbol-simbol terjadi, simbol komunikasi, koordinasi. Terkait dengan perintah, juga terungkap bagaimana mencari solusi bersama untuk yang terbaik untuk Sumbar dalam menghadapi bahaya bencana tsunami,”katanya.
Sementara itu, Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo yang hadir pada kesempatan itu berharap semua stakholder saling mensuport. “Kami dari TNI AD siap bekerjasama membantu pemerintah daerah jika terjadi bencana. Kita selalu mensuport pemerintah daerah dalam menangani bencana,”ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 96 orang. Terdiri dari berbagai unsur, seperti TNI, Polri, BPBD Kabupaten Kota, BNPB, KAI, Perumda AM, BMCKTR, Perkimtan, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (fan)
