JAKARTA, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H Andre Rosiade mendorong Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM diterapkan secepatnya oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penerapan PP ini dinilai mampu membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Kalau bisa 2025 ini selesai. Gak perlu menunggu 2 tahun, terlalu lama, Pak. Sehingga kita bisa membantu target pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen ini bisa tercapai,” kata Andre Rosiade saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.
Politisi Partai Gerindra asal Sumbar ini meminta pihak Himbara segera menyampaikan kepada masyarakat terkait mekanisme serta petunjuk dalam penerapan PP 47/2024 ini. “Harapan saya Himbara tidak lama-lama mengeksekusi ini. Diumumkan saja mekanismenya seperti apa, siapa yang berhak, caranya seperti apa, supaya masyarakat tidak menunggu lama-lama,” tutur Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Andre berharap PP 47/2024 ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terlilit utang karena kredit macet. “Kita berharap tentu ini bisa menjadi formulasi yang baik bagi masyarakat karena pemerintahan Presiden Prabowo bisa meringankan beban rakyat. Bukan hanya menghapus tagihan utang, tapi bagaimana mereka yang masuk BI checking bisa kembali memulai usaha mereka dan didukung oleh sektor perbankan,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI.
Menurut Andre, pemerintah khususnya perbankan berkewajiban membantu masyarakat yang selama ini memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) keluar dari permasalahan, daripada harus pasang badang membantu para konglomerat yang selama ini jadi kreditur macet.
“Karena rata-rata Pak, yang kredit KUR itu jauh lebih terhormat, lebih komitmen dari para konglomerat yang suka ngemplang yang bapak sambut di ruangan bapak, gitu lho. Faktanya begitu kan, bahwa KUR ini jauh lebih tertib bayar utangnya, daripada konglomerat-konglomerat ya mungkin bertemu dengan pihak bank di lounge, di hotel berbintang, di kantor bapak. Ini yang kita harus diberikan kesempatan mereka,” tutup ketua DPD Gerindra Sumbar ini. (*)
