“Kita berharap program jaminan sosial ini dapat berlanjut setiap tahunnya, sehingga sebanyak 50 ribu nelayan yang ada di Sumbar, baik di laut maupun sungai dan laut bisa diakomodir menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” harapnya.
Secara keseluruhan tahun 2024 ini, sudah 3 ribu nelayan di delapan kabupaten kota di kawasan pesisir di Sumbar dan nelayan yang berada di sejumlah danau di Sumbar yang sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Delapan daerah tersebut yakni, Pasaman Barat sebanyak 1.242 nelayan, Pesisir Selatan (Pessel) (892 nelayan), Agam (250 nelayan), Padang Pariaman (300 nelayan), Kepulauan Mentawai (107 nelayan), Kota Pariaman (108 nelayan), Limapuluh Kota (50 nelayan), Tanah Datar (51 nelayan). “Sejak tahun 2023, sudah 7 ribu nelayan yang telah didaftarkan sebaga peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan yang dibantu sebagai peserta adalah nelayan kecil,” terang Refti.
Sedangkan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padang, M Syahrul mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar saat itu Mahyeldi Ansharullah yang telah melaksanakan program jaminan sosial ini. Semangatnya adalah memperhatikan kesejahteraan kepada 50 ribu nelayan yang ada di Sumbar. Salah satunya melalui program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan ikut program BPJS Ketenagakerjaan ini, Pemprov Sumbar dapat memberikan stimulus bagi nelayan, mengurangi risiko nelayan sebagai pekerja rentan, mengantisipasi kemiskinan baru jika nelayan terjadi kecelakaan di laut. Karena dengan ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, santunan bisa dimanfaatkan untuk buka usaha, dan anak yang ditinggalkan nelayan bisa mendapat beasiswa.
Syahrul mengatakan, jaminan yang diberikan pada program DKP Sumbar ini ada dua, yakni kecelakaan kerja dan kematian. Biayanya per bulan hanya Rp16.800. Seandainya nelayan meninggal tidak hanya saat melaut tapi dalam kondisi apapun, maka ahli waris mendapat santunan. Jika nelayan mengalami kecelakaan kerja, maka pembiayaan unlimited ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan tidak memberatkan keluarganya.
“Nelayan bekerja di laut menghadapi risiko badai dan tengelam dan meninggal. Anaknya juga mendapat beasiswa Rp174 juta untuk dua anak sampai tamat kuliah. Inilah semangat Pemprov Sumbar dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya hingga anaknya selesai kuliah,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Khairul Nizam mengucapkan terima kasih kepada Kepala DKP Sumbar yang telah menunjuk nelayan Padang Pariaman sebagai penerima jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini merupakan tahun kedua nelayan di Padang Pariaman ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan program DKP Sumbar.
“Tahun 2023 lalu, ada 343 nelayan di Padang Pariaman penerima program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun 2024 dapat 300 nelayan. Kalau ada daerah lain yang tidak memenuhi kuota, kami siap memenuhi. Ini sangat bermanfaat bagi masyatakat khususnya nelayan. Kami rermasuk pekerja rentan punya resiko cukup tinggi,” terangnya
Khairul Nizam menambahkan, nelayan yang didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini tersebar di enam kecamatan.
Khairul Nizam berharap program DKP ini terus berlanjut. Karena di Padang Pariaman ada 6 ribu nelayan. “Pemkab Padang Pariaman belum mampu mengakomodir seluruh nelayan di daerah ini sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena kapasitas fiskal kita terbatas,” ungkapnya.(fan)
