METRO SUMBAR

Nota Keuangan Ranperda APBD Tanah Datar TA 2025, Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum

0
×

Nota Keuangan Ranperda APBD Tanah Datar TA 2025, Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum

Sebarkan artikel ini
SERAHKAN NOTA— Juru bicara Fraksi Ummat Golkar Ir. Herri Wildani serahkan pandangan fraksi pada ketua DPRD Anton Yondra.

TANAHDATAR, METRO–Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025, Selasa (12/11) di ruang sidang utama DPRD setempat.

Rapat paripurna di­pimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita dihadiri 24 o­rang anggota DPRD, Pjs. Bupati Arry Yuswandi, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, 8 fraksi memberikan tanggapan terkait kebijakan ke­uangan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupa­ten Tanah Datar  secarat berurutan yakni Fraksi PAN disampaikan Novrizal, Fraksi Umat Golkar disampaikan Heri Wildani, Fraksi PPP disampaikan Agus Topik, Fraksi Gerindra disampaikan Mulyani, Fraksi Nasdem disampaikan No­viandri, Fraksi PKB didampingi Yonarlis, Fraksi PKS disampaikan Nurzal dan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat disampaikan Syafril.

Delapan Fraksi tersebut menyampaikan pandangan mereka secara kritis namun konstruktif, dengan tujuan agar alokasi anggaran di tahun 2025 dapat lebih efektif dan me­nyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Ketua DPRD Anton Yondra  sampaikan pen­tingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBD yang berpihak pada kepentingan rakyat.  “Kita perlu memastikan bahwa APBD ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar”, sampainya.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari proses pembahasan APBD 2025, yang diharapkan dapat disahkan tepat waktu agar program-program pemerintah dapat segera berjalan dan seluruh pandangan fraksi akan menjadi pertimbangan penting bagi tim penyusun APBD.  “Ini adalah tanggung jawab bersama kita untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan bermanfaat bagi ma­syarakat Tanah Datar,” katanya.

Di akhir sidang Anton Yondra juga sampaikan rapat paripurna akan dilanjutnya dengan agenda ja­waban bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas ranperda APBD 2024 pada hari Kamis 14 November 2024 mendatang. Pada sidang sebelumnya Pjs Bupati Arry Yuswandi sampaikan tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026, dimana tentunya kebijakan perencanaan dan penganggaran pemba­ngu­nan tahun 2025 harus tetap menjaga sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan ke­giatan.

Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS yang telah disepakati, ranca­ng­an APBD tahun Anggaran 2025 secara umum meliputi, pendapatan daerah di­perkirakan sebesar Rp1.037.­350.638.189,00, Belanja daerah sebesar Rp1.146.110.737.872,00 defisit sebesar Rp108.760.­099.683,00, jelasnya. (ant)