Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Rahmad Lasmono, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dan kenagarian dalam mendorong terciptanya inovasi di tingkat daerah.
“Kegiatan ini kami bagi per wilayah, yakni Agam Timur dan Barat, agar hasilnya lebih optimal. Kami berterima kasih kepada OPD yang telah mengirimkan inovasi mereka untuk ditindaklanjuti dalam ajang Innovation Government Award (IGA) 2025,” kata Rahmad.
Workshop ini menghadirkan narasumber Muhammad Fadly, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman yang juga dikenal sebagai motivator inovasi di Sumatera Barat. Dalam paparannya, Fadly mengajak peserta untuk berpikir kreatif dan inovatif guna meningkatkan kinerja melalui langkah-langkah sederhana, baik dengan dukungan teknologi digital maupun non-digital.
Menurut Fadly, inovasi akan tumbuh subur dengan dukungan pemangku kepentingan, pimpinan yang progresif, serta lingkungan yang kondusif. Ia mencontohkan beberapa inovasi di Kabupaten Padang Pariaman yang bisa diterapkan di Agam, seperti program KOBERA (Keroyok Bersama Evan Olahraga) untuk membersihkan sampah sambil berolahraga, dan KOPI DESTA (Kolaborasi Pembinaan Desa Wisata) untuk memberdayakan pedagang kecil di tempat-tempat wisata daerah, Dubalang (Duduk Bersama Atasi Kenakalan Anak Nagari) untuk mengatasi masalah kenakalan remaja di tengah-tengah masyarakat.
“Kreativitas adalah kunci lahirnya inovasi. Setiap OPD bisa memulai dari permasalahan yang ada, seperti isu kepegawaian, kesehatan, lingkungan, atau masalah sosial lainnya. Yang terpenting, inovasi tersebut memiliki latar belakang yang jelas, tujuan, serta dampak yang nyata,” papar Fadly.
Kegiatan workshop ini diharapkan menjadi momentum bagi Kabupaten Agam untuk lebih proaktif dalam membangun inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, workshop ini juga diharapkan mampu menciptakan kebaruan dalam pelayanan publik melalui sinergi dan kolaborasi seluruh elemen pemerintahan, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber insentif keuangan bagi pemerintah daerah. (pry)
