Fraksi PKS menegaskan perlunya perencanaan yang lebih matang untuk menghindari potensi gagal bayar akibat defisit anggaran. Mereka menyarankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperhitungkan kemungkinan ini dengan serius.
“Jika gagal bayar terjadi, pemerintah harus memiliki langkah strategis yang jelas untuk menjaga keberlangsungan pembangunan,” tegas PKS.
Fraksi NasDem menyoroti pentingnya memfokuskan APBD pada pengembangan pariwisata terintegrasi, penataan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai prioritas tahun 2025.
“OPD harus tetap berupaya maksimal untuk mewujudkan komitmen yang telah ditetapkan, meskipun ada kendala anggaran,” ujar Fraksi NasDem.
Fraksi Golkar dan PKB menekankan perlunya peningkatan transparansi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak dan retribusi. Mereka mendesak Pemko Bukittinggi untuk meningkatkan pengawasan guna menghindari kebocoran anggaran.
“Kami menginginkan manajemen pemungutan yang lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan keterampilan petugas pemungut juga sangat diperlukan,” ujar Fraksi Golkar dan PKB.
Secara keseluruhan, fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan berbagai usulan dan kritik yang konstruktif terkait RAPBD 2025, dengan fokus utama pada penanganan defisit, transparansi, pengawasan, serta pengembangan prioritas ekonomi. Sidang paripurna ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas bagi perencanaan pembangunan daerah di tahun mendatang. (pry)
