Hidayat berargumen bahwa penerapan meritokrasi dalam pemerintahan Kota Padang dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan setiap pegawai pemerintahan untuk bersaing secara sehat berdasarkan prestasi dan kapabilitas, bukan berdasarkan faktor non-objektif. Dengan demikian, mereka yang menempati posisi penting adalah yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
Namun, Hidayat juga menyadari bahwa penerapan meritokrasi dalam lingkungan pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membangun sistem seleksi yang benar-benar adil dan transparan sehingga semua pihak merasa dihargai dan kesempatan diberikan secara merata.
Dalam paparannya, Hidayat menyampaikan bahwa visi ini mencakup pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi, infrastruktur yang kokoh, serta layanan masyarakat yang prima. Salah satu aspek kunci dalam visi ini adalah keberlanjutan pembangunan.
Kemudian, penggunaan teknologi digital dalam layanan publik juga dapat meningkatkan efisiensi, karena proses birokrasi yang biasanya memakan waktu bisa dipangkas melalui otomatisasi. Masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan, tetapi dapat melakukannya secara online, sehingga hemat waktu dan biaya. (*/hsb)
