KOTOTANGAH, METRO – Penggerak Sekolah Lapau Luak Limo Puluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota), Budi Febriandi menyebut Pemilu merupakan salah satu sarana untuk menghukum pemimpin yang tidak mendengarkan masukan dari masyarakat. Juga instrumen bagi warga negara menentukan pemimpin.
”Dalam negara demokrasi semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan. Pemilu merupakan salah satu instrumen bagi warga negara menentukan pemimpin dan juga sarana untuk menghukum pemimpin yang tidak mendengarkan masukan masyarakat,” sebut Budi Febriandi ketika menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Ayo Nyoblos yang digelar Forum Peduli Masyarakat Sumbar, disalah satu Kafe di Kota Payakumbuh, Senin (18/3) pagi.
Budi Febriandi juga menyebut bahwa politisi tidak amanah selama menjabat baik di legislatif maupun eksekutif, maka melalui pemilulah kesempatan bagi pemilih untuk memberikan hukuman. Namun sebut Budi Febriandi yang juga seorang akademisi ini, bagi politisi yang amanah dan selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, maka perlu diberikan reword dengan memilih kembali pada pemilu.
”Masyarakat harus berani memberikan hukuman kepada politisi yang tidak amanah, dan harus juga bisa memberikan penghargaan kepada politisi yang amanah dan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat, dengan memilih kembali pada saat pemilu,” terang Budi dihadapan narasumber dari KPU Kota Payakumbuh, Nina Trisna, Bawaslu Kota Payakumbuh, Suci Wildanis, GNPF Sumbar Ustad Jel Fathullah dan moderator Edwardi serta puluhan peserta sosialisasi dari FPMS.
Disampaikan mantan Komisioner Panwaslu Lima Puluh Kota ini, jika pemilih saat ini ada tiga tipe, pertama pemilih apatis, kedua pemilih Aktif dan terakhir pemilih Progresif. Namun yang berbahaya sebut Budi, pemilih apatis yang selalu menyebarkan bahwa pemilu bagi mereka tidak akan merubah kehidupannya.
”Pemilih apatis ini merupakan virus, jika tidak diantisipasi atau diperangi ini akan menyebar, sehingga masyarakat tidak terpengaruh. Maka sebaiknya jadilah pemilih progresif. Kalau sekedar datang menggunakan hak pilih kemudian pulang ini masuk pemilih aktif. Tapi setelah memilih kemudian memastikan hasil pilihannya tidak dicurangi ini progresif, ini yang bagus,” sebut Budi sapaan akademisi ini disapa awak media.
Ustaz Jel Fatullah dari GNPF Sumbar menyebut bahwa melalui pemilu melahirkan pemerintahan yang bersih. Ustaz kondang asal Sumbar ini mengajak seluruh umat muslim untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 17 April 2019 beberapa Minggu lagi.
”Pemilu hukumnya wajib. Jika dengan pemilu kita melindungi agama, diri maka hukum pemilu wajib. Umat Islam jangan ada lagi yang golput dan harus ikut andil mensukseskan pemilu karena ini menyangkut agama, diri. Kami para ulama, aktivis ikut membantu KPU untuk mensosialisasikan pemilu,” sebutnya.
Anggota KPU Payakumbuh Nina Trisna, pada kesempatan itu menyampaikan kepada peserta bentuk-bentuk surat suara baik DPD, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota dan DPR RI serta Presiden dan Wakil Presiden. Dia juga meminta masyarakat pemilih harus jeli melihat saat melakukan pencoblosan di TPS agar tidak salah dalam memilih.
”Masyarakat harus cerdas menentukan pilihan. Kemudian juga harus mengenali jenis surat suara masing-masing DPD, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota serta Presiden dan wakil presiden,” harapnya kepada peserta sambil memperlihatkan contoh surat suara.
Senada dengan itu, Komisioner Bawaslu Kota Payakumbuh, Suci Wildanis mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi pemilu. Bahkan dia juga meminta agar masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan berbagai pelanggaran kepada Bawaslu.
”Masyarakat silakan laporkan berbagai pelanggaran baik melalui surat, telpon maupun WA juga bisa. Kami wajib menindak lanjuti. Untuk itu kita berharap dalam proses demokrasi ini masyarakat berpartisipasi ikut mengawasi berbagai pelanggaran, termasuk soal penyebaran C6 atau surat pemberitahuan pemilih,” sebut Suci yang dikenal akrab dengan awak media ini.
Dia juga memastikan bahwa proses pengawasan pemilu serentak berjalan baik. Termasuk sebutnya, Bawaslu akan intens mengawasi penyebaran C6, mengingat bisa saja potensi kecurangan terjadi dengan penyalah gunaan C6 ini.
”Bisa saja nanti C6 ini disalah gunakan atau diambil orang. Maka dari itu kita meminta KPPS untuk betul betul melihat siapa yang masuk dan keluar dari TPS. Dan pencocokan data dengan DPT dan E-KTP harus dilakukan agar berbagai dugaan kecurangan bisa dihindari,” harapnya.
Ketua FPMS Edwardi, menyebut melalui sosialisasi Ayo Nyoblos yang diikuti peserta dari RKPP, MMC, Relawan Demokrasi dan Perwakilan Majlis Tarikat ini, diharapakan partisipasi pemilih meningkat tajam pada helat akbar pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.
”Dengan adanya sosialisasi ini kita harapkan partisipasi pemilih meningkat tajam. Karena melalui pemilu ini masyarakat menentukan arah masadepan bangsa Indonesia. Dan kita yakin para pemilih sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan,” sebut Edwardi, tokoh muda Payakumbuh ini. (us)
