METRO SUMBAR

Plt Gubernur Audy Joinaldy Berharap ,BUMD, BLUD, dan Bumdes Benahi Tata Kelola dan Optimalisasi

0
×

Plt Gubernur Audy Joinaldy Berharap ,BUMD, BLUD, dan Bumdes Benahi Tata Kelola dan Optimalisasi

Sebarkan artikel ini
SAMBUTAN—Plt Gubernur Audy Joinaldy saat berikan sambutan pada kegiatan Lokakarya Penguatan BUMD,BLU/BLUD, dan BUMDES di Sumbar.

PADANG, METRO–Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joi­naldy meminta BUMD, BLUD, dan Bumdes di Sum­bar untuk membenahi tata kelola serta mengoptimalkan pengembangan usaha. Sehingga, dapat lebih berkontribusi pada perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan desa ma­sing-masing.

Harapan itu disampaikan Audy saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan Lokakarya Penguatan BUMD,BLU/BLUD, dan BUMDES di Sumbar, yang diselenggarakan oleh Ba­dan Pengawasan Keua­ngan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumbar bersama mitra terkait di Aula BPKP Sumbar, Selasa (22/10).

“Kita jelas harus terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLUD, dan Bumdes, yang diperlukan untuk mening­katkan sinergi dan komitmen. Sehingga ke depan, BUMD, BULD, dan Bumdes kita dapat beroperasi lebih efektif,” ujar Audy dalam sambutannya.

Baca Juga  Antisipasi Padatnya Kunjungan Masyarakat, Disdukcapil Siapkan Sarana Pelayanan

Menurut Audy, seti­dak­nya terdapat lima potensi yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLUD, hingga Bumdes. Di antaranya, memahami demografi dan menemukan peluang pa­sar bisnis yang tepat sasaran, bersinergi dengan OPD dalam bentuk membantu program pemerintah.

Selanjutnya, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertera dalam RPJMD, menentukan dan menciptakan pro­duk/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan market se­tempat, serta menentukan model bisnis dan milestone jangka menengah dan jang­ka panjang yang hen­dak digapai.

“Kita berharap melalui kegiatan workshop ini, tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDES di Sumbar dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, terutama sekali dalam bentuk PAD bagi daerah dan desa,” sebutnya.

Baca Juga  DPC Gerkatin Padang Panjang Resmi Dilantik, Disabilitas Miliki Kesetaraan dan Hak yang Sama

Dalam kesempatan itu, Audy juga menyinggung peran BPKP dalam me­ngawal pembangunan nasional, termasuk akselerasi pencapaian target nasional dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMD.  “Seharusnya GCG dida­sarkan pada trans­paransi, akuntabilitas, per­tang­gung­jawaban, kemandirian, dan kewajaran. Ini bertujuan agar BUMD dapat beroperasi sesuai prinsip-prinsip GCG, guna mencapai tujuan peningkatan eko­nomi daerah secara berkelanjutan,” tambah Audy lagi. (fan)