DPRD Sumbar Setujui Perubahan Badan Hukum Jamkrida dan Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum

Sedangkan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum yang merupakan usul Prakarsa DPRD, lanjut Muhidi,  bertujuan memudahkan pengelolaan dan penetapan kebijakan un­tuk memajukan dan me­­ngem­­bangkan kebu­da­­yaan, museum dan cagar budaya sebagai keunggulan daerah serta menjadi solusi terhadap empat permasalahan di bidang kebudayaan.

“ Empat persoalan itu yakni,  pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan, apresiasi kepada Lembaga dan pelaku seni dan budaya, pembentukan Lembaga kebuda­ya­an dan anggaran untuk pemajuan kebudayaan,” bebernya.

Sesuai dengan taha­pan­nya, anggota DPRD masa jabatan tahun 2019-2024, telah merampungkan pembahasan dua Ran­perda tersebut sampai pada tahap Pembicaraan Tingkat I, yaitu penyampaian Pendapat Akhir Frak­si. Sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD 2019-2024, pem­ba­ha­sannya belum dapat dilanjutkan pada tahap pembicaraan Tingkat kedua yaitu penetapan dalam Rapat Paripurna, oleh ka­rena sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, terlebih dahulu dilakukan fasilitasi oleh  Men­­teri Dalam Negeri.

Dengan demikian, lanjutan pembahasan terhadap dua Ranperda ter­sebut, dilakukan oleh Komisi III dan Komisi V  DPRD masa jabatan Tahun 2024-2029. Dalam paripurna tersebut, ketua atau Juru Bicara Komisi III mem­bacakan laporan hasil pembahasan Ranperda  Perubahan Bentuk PT. Jam­­­­krida dan Komisi V membacakan laporan Hasil Pembahasan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.

“Atas nama Pimpinan DPRD, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Komisi III dan Komisi V DPRD Masa Jabatan Tahun 2014-2024 dan Komisi III dan Komisi V DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang telah merampungkan tugasnya dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Jamkrida Sumatera Barat dan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum,” kata Muhidi.

Terhadap dengan dua keputusan DPRD tersebut akan diberikan Nomor : 24/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Su­matera Barat terhadap Ran­perda tentang Peru­bahan Bentuk Badan Hukum PT. Jam­krida Su­ma­tera Ba­rat men­jadi Jam­krida Su­matera Ba­rat (Per­sero) un­tuk ditetapkan men­jadi Pe­raturan Da­erah, dan No­mor : 25/SB/2024 ten­­tang Perse­tu­juan DPRD Provinsi Su­matera Barat terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (*)