Menurutnya, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2024 segera dirampungkan dan tetap menjadi prioritas daerah di tahun 2025.
Wako menyebut target Prevalensi stunting yang termaktub dalam RPJMD Bukittinggi, 12,5 persen di tahun 2023 dan 11,6 persen di tahun 2024.
“Target 10,8 persen tahun 2025, dan 10 persen di tahun 2026. Dinas terkait pun, telah melakukan audit kasus stunting (AKS) yang dilaksanakan setiap tahun,” kata Wako.
Ia merinci dinamika kasus stunting di Bukittinggi terjadi beberapa faktor penyebab antara lain yaitu pernikahan yang tidak memadai faktor individu seperti kurangnya kesiapan untuk hamil dan menjadi orang tua, perokok pasif, dan faktor kesadaran kesehatan masyarakat.
“Faktor sosial ekonomi pun menjadi penyebabnya, seperti rumah tidak layak, rumah kontrakan tidak layak huni, penghasilan tidak cukup, gizi keluarga tidak terpenuhi,” kata Hani Syopiar Rustam. (pry)
